PROKEPRI.COM,JAKARTA – Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengusulkan pemerintah menggunakan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai subsidi energi.
Sepanjang Januari hingga Juli 2022, serapan subsidi energi baru Rp 88,7 triliun berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara APBN, kata Bhima sedang surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di periode Juli.
Artinya, menurut dia pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara.
“Jadi kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi?” tuturnya saat dihubungi Tempo pada Selasa, 23 Agustus 2022. Ia berharap jangan sampai ada indikasi bahwa pemerintah tidak mau memangkas anggaran yang tidak urgen dan memilih mengorbankan subsidi energi.
Adapun ia menyarankan sebagai win-win solution, pemerintah bisa merevisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar. Dengan tutup kebocoran solar, tuturnya, bisa hemat pengeluaran subsidi. Karena, 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi.
“Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga untuk jenis pertalite dan solar,” ucap Bhima.
Bhima berpendapat pemerintah secara bersamaan dapat memangkas belanja infrastruktur, belanja pengadaan barang jasa di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Ia meminta pemerintah benar-benar mencermati risiko kenaikan harga BBM bersubsidi ini, terutama Pertalite. Karena kondisi masyarakat miskin saat ini belum siap menghadapi kenaikan harga BBM. Apalagi, saat ini inflasi bahan pangan (volatile food) hampir mencapai 11 persen secara tahunan per Juli 2022.
Sebelumya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera mengumumkan soal kenaikan harga BBM bersubsidi pekan ini.
Luhut menuturkan kenaikan harga BBM, khususnya Pertalite dan Solar dilakukan lantaran pemerintah telah memberi subsidi yang besar untuk energi hingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) begitu kuat.
Luhut berujar presiden sudah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mungkin mepertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurutnya harga BBM di Indonesia adalah yang termurah. “Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban APBN yang besar kita,” ucapnya di Universitas Hasanuddin, Makassar, seperti dikutip dalam video YouTube pada Jumat, 19 Agustus 2022. (Tmp)
