Gabungan Pemuda dan Mahasiswa Kepri Lakukan Unras Tolak Konsesi ZEE Indonesia-Vietnam
PROKEPRI.COM,TANJUNGPINANG – Puluhan mahasiswa dan pemuda Provinsi Kepulauan Riau melakukan aksi unjuk rasa menolak Konsensi ZEE Indonesia-Vietnam Laut Natuna Utara di Kantor DPRD Provinsi Kepri pada Kamis, 22/12/22.
Beberapa organisasi yang melakukan demontrasi tersebut yakni Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepri, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UMRAH, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Natuna (HMKN) Tanjungpinang-Bintan.
Aksi tersebut berjalan dengan tertib namun, tidak membuahkan hasil apapun dari DPRD Kepri. Pihak DPRD Kepri enggan menemui massa aksi yang melakukan aksi di depan kantor DPRD Kepri. Dengan tidak ditemui massa aksi, korlap aksi menyatakan kekecewaannya terhadap DPRD Kepri.
“Kami menyayangkan 45 anggota DPRD yang di dalamnya terdapat 4 pimpinan anggota DPRD Provinsi Kepri bahkan 1 orang pun tidak bisa hadir menjumpai massa aksi,” ujar Dendi Ardiansyah selaku Korlap Aksi.
Massa aksi membawa 3 tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Kepri terkait ZEE Indonesia-Vietnam, pengesahan RUU Daerah Kepulauan, dan pengawasan terhadap kegiatan illegal fishing.
“Adapun tuntutan yang di bawa mahasiswa hari ini ada 3 tuntutan yaitu :
1. Mendesak pemerintah untuk membatalkan konsensi ZEE Indonesia-Vietnam.
2. Mendesak pemerintah untuk mengesahkan rancangan RUU daerah kepulauan.
3.Mendesak aparat keamanan laut untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ilegal fishing dari negara asing di wilayah NKRI” tambah Dendi.
Selain itu menurut Ketua GPR Kepri, Zulfikar Rahman bahwa dengan Konsensi ZEE Indonesia-Vietnam ini akan mempersempit ruang tangkap nelayan tradisional sehingga berpotensi terhadap laju perekonomian di Natuna.
Terakhir Ketua GMNI Komisariat UMRAH Matheus mengatakan bahwa permasalahan zona ekonomi eksklusif ini bukan lagi menjadi permasalahan baru,sudah terlalu banyak kejadian nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan di perairan negara kita,dalam hal ini pun konsesi ini tidak bisa dibenarkan.
“Negara lain akan memandang sebelah mata negara kita, segala kekayaan alam didalam negara itu di gunakan untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai pemerintah salah ambil keputusan,” Tutup Matheus.(r)
Editor: Muhammad Faiz
