PROKEPRI.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat dipastikan akan segera melakukan kroscek atas temuan dugaan dapur fiktif program Makan Bergizi Gratis Nasional (MBG).
“Nanti coba kami cek dengan BGN (Badan Gizi Nasional,red),”kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) dilansir kompas.
Selain itu, Prasetyo juga memberikan tanggapan terkait maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Dia pun berjanji, masalah ini akan menjadi bahan evaluasi dan catatan.
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan secepat mungkin.
“Tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud. Tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai menganggu sisi operasional sehingga menganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini,”tegas Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, Komisi IX DPR RI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah catatan penting dalam operasional dapur MBG. Beberapa standar operasional prosedur (SOP) belum terpenuhi, antara lain kelayakan ruang memasak, ketersediaan genset, serta aspek keamanan dapur.
“Ini menjadi evaluasi bersama bagaimana dapur dengan kondisi seperti itu sudah mendapatkan izin. Kami sudah menyampaikan masukan langsung kepada BGN agar pelaksanaan program ini sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Nihayatul dalam kunjungan kerja spesifik untuk meninjau pelaksanaan program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Kepri, Kamis (18/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi XI meninjau langsung salah satu Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kota Batam dan berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.
Selain itu, Komisi IX DPR RI juga menemukan kejanggalan adanya perbedaan data kebutuhan jumlah dapur MBG di Kepri. BGN sebelumnya menyampaikan kebutuhan sebanyak 264 dapur, sedangkan Pemprov Kepri mencatat 253 dapur.
“Selisih sembilan dapur ini cukup signifikan karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Hal ini perlu diverifikasi lebih lanjut,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik kehadiran Komisi IX DPR RI. Ia menyebut saat ini di Kepri telah beroperasi 63 dapur MBG, dengan 103 dapur lainnya dalam tahap persiapan.
Seperti diketahui, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dala, rapat bersama BGN pada (15/9/2025) lalu, juga mengutarakan dugaan adanya 5.000 titik daputr MBG fiktif dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2026) lalu.(wan)
Editor: yn
