Pejabat Pemprov Kepri ‘Berlomba’ Habiskan Anggaran di Akhir Tahun

PROKEPRI.COM, ADVETORIAL – Fenomena pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang terkesan “berlomba” menghabiskan anggaran di akhir tahun mendapat reaksi beragam dari masyarakat.

Kendati merupakan bagian dari pola umum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, bukan praktik spesifik yang hanya terjadi di Kepri. Hal ini didorong oleh beberapa faktor dan memiliki dampak tertentu.

Berdasarkan catatan prokepri.com, di bulan November 2025, berbagai kegiatan dilaksanakan Pemprov Kepri melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, yang paling mendapat sorotan dari masyarakat yakni Dinas Pariwisata Kepri yang di komandoi Hasan S.Sos. Berbagai kegiatan marak dikebut oleh OPD satu ini menjelang tutup tahun anggaran 2025.

Berdasarkan data, ada 6 kegiatan yang telah dilaksanakan pariwisata Kepri di November ini. Pertama, Sail to Indonesia 2025, Jelajah Negeri, Bajafash 2025, Mandiri Bintan Marathon 2025, Parade Budaya Nusantara (Satu Nadi 4 Warna) dan Dekra Fest yang digelar hari ini, Sabtu (15/11/2025).

Menyusul tujuh kegiatan lainnya yang akan mereka gelar di bulan ini. Seperti, Spirit of Tatung, Malay Food Festival 2025, Kepri Art & Culture International, Launching Kalender Event 2026, Kepri Kolosal Nusantara, Artopia of Bintan (Traditional Dance) serta Gurindam Purnama.

Seluruh kegiatan yang digadang-gadangkan sebagai upaya mendongkrak citra Kepri di mata dunia. Namun, ironinya, belum ada satupun statmen Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, mengungkapkan berapa miliar total biaya dari rakyat melalui APBD yang dikucurkan dalam seluruh agenda-agenda tersebut.

Belum lagi minimnya publikasi dalam agenda-agenda itu, sehingga, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mereka terlihat jauh panggang dari api.

Terkini, Pemprov Kepri melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri juga telah menyelenggarakan penganugerahan gelar adat kebesaran Melayu untuk Ketua MPR RI, AHmad Muzani.

Pemberian gelar itu juga mendapat kritik dari masyarakat. Lantaran setiap pejabat pembesar dari pusat datang, selalu mendapatkan gelar, tanpa adanya sumbangsih terhadap Provinsi Kepri.

Termasuk pegelaran Kepri Bersholawat bersama Habib Syech dan Wafiq Azizah baru-baru ini. Meski hal ini positif, namun, masyarakat juga mempertanyakan soal besaran kucuran anggaran yang dikeluarkan Pemprov Kepri pada kegiatan ini.

Dan masih banyak lagi OPD-OPD Pemprov Kepri lainnya, juga melakukan hal yang sama, yakni mengebut menghabiskan anggaran di akhir tahun ini, baik agenda seremoni di sejumlah hotel-hotel berbintang, yang tanpa memikirkan ekonomi rakyat yang tengah lesu-lesunya ini.

Ada empat alasan di balik fenomena Tersebut. Pertama, target penyerapan anggaran. Terdapat tekanan untuk mencapai target realisasi anggaran yang tinggi. Penyerapan anggaran yang rendah dapat dianggap sebagai kinerja yang buruk oleh pemerintah pusat dan masyarakat.

Kedua, risiko pemotongan anggaran tahun berikutnya. Seperti diketahui, instansi sering kali khawatir bahwa anggaran yang tidak terserap penuh (sisa anggaran/Silpa) akan menyebabkan pagu anggaran mereka di tahun berikutnya dikurangi.

Logika yang sering digunakan adalah, jika sebuah dinas tidak membutuhkan seluruh anggaran tahun ini, berarti anggarannya terlalu besar dan bisa dipangkas di masa depan.

Ketiga, waktu pelaksanaan proyek. Banyak proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa yang proses tendernya memakan waktu lama, sehingga pencairan dananya menumpuk di akhir tahun setelah semua proses administrasi selesai.

Sementara, keempat, tutup buku anggaran. Adanya tenggat waktu (biasanya pertengahan Desember) untuk semua transaksi keuangan sebelum tutup buku tahun anggaran, memaksa percepatan pengeluaran di bulan-bulan terakhir.

Keempat alasan itu memberikan sejumlah dampak negatif. Yaitu, praktik penyerapan anggaran yang tergesa-gesa di akhir tahun dapat menimbulkan sejumlah masalah. Mulai dari kualitas belanja yang buruk.

Proyek yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa cenderung mengorbankan kualitas dan efektivitas. Pemanfaatan anggaran yang hanya dalam satu atau dua bulan sering kali tidak optimal.

Berpotensi penyimpangan. BPK dan KPK sering mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun rentan terhadap penyelewengan atau korupsi karena pengawasan yang kurang ketat di tengah kesibukan tutup tahun.

Dampak negatif lainnya yaitu ekonomi yang tidak maksimal. Belanja pemerintah yang tidak merata sepanjang tahun tidak memberikan stimulus ekonomi yang stabil bagi daerah.***