Warga Tambelan Ancam Minta Bantuan Kalbar
Jika Pemprov Kepri Tak Mampu

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kerukunan Keluarga Tambelan (KKT) Tanjungpinang bakal segera meminta bantuan gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tidak mampu menyeleseikan permasalahan transportasi laut dari Tanjungpinang ke Tambelan, yang sudah memasuki tiga bulan ini terputus akibat tak beroperasinya KM Sabuk Nusantara.
“Sebelum puasa ini, kami desak sudah ada kapal yang berlayar dari Tanjungpinang ke Tambelan. Bagaimanapun caranya, Pemprov Kepri harus mengupayakan demi mempermudah transportasi warga Tambelan. Kalau tidak, kami akan mengadu ke gubernur Kalbar untuk minta menfasilitasi masalah ini ke Menhub (Mentri Perhubungan),” kata Wakil ketua KKT Tanjungpinang, Robby Patria dihadapan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak beserta jajaran angggota dewan dalam agenda dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (16/5).
Patria menegaskan, bahwa secara goegrafis, Tambelan memiliki kedekatan jarak dengan Provinsi Kalbar. Termasuk akses transportasi laut dari Kalbar ke Tambelan tidak pernah terputus.
“Gak kayak dari Tanjungpinang ke Tambelan, sudah 3 bulan sampai sekarang akses transportasi laut ke Tambelan itu terputus dan tak ada solusi dari pemerintah daerah,” bebernya.
Mendengar aspirasi warga Tambelan, DPRD Kepri berjanji akan menindaklanjuti laporan masyarakat yakni memanggil Pemprov Kepri, Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan Lantamal IV Tanjungpinang pada hari Kamis (19/5) mendatang.
“Kita siap tunggu hasilnya nanti. Harus ada solusi karena ini menyangkut marwah. Apalagi pejuang Kepri yang telah merumuskan terbentuknya Provinsi Kepri ini berasal asalnya dari Tambelan,” desak Robby lagi.
Terkait, tidak hadirnya anggota DPRD Kepri Daerah Pemilihan (Dapil) Lingga-Bintan dalam hearing, Robby memakluminya.
“Yang penting, Sebagai wakil rakyat memiliki tugas memperjuangkan aspirasi rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya, warga KKT bersama sejumlah mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kepri di Dompak. Kedatangan mereka untuk melakukan hearing bersama dewan terkait terputusnya transportasi laut dari Tanjungpinang ke Tambelan selama tiga bulan ini. Warga KKT meminta dewan menuntaskan permasalahan itu sebelum bulan suci Ramadhan tahun ini.
Sabuk Nusantara belum diperbaiki

Terpisah, Kepala Operasi PT Pelni Cabang Tanjungpinang, Ismed memastikan bahwa kerusakan yang dialami KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 (kapal pemerintah yang berlayar dari Tanjungpinang ke Tambelan) sudah terjadi sejak bulan Februari lalu dan sampai detik ini belum diperbaiki.
“Kita sudah surati pusat, namun, tak ada informasi lagi dari pusatnya,” beber Ismed dihadapan warga KKT dan mahasiswa di kantornya di Jalan Kilometer 5 Atas, Tanjungpinang.
Ismed tidak bisa memberikan keterangan pasti, apa faktor penyebab terkendalanya perbaikan KM Sabuk Nusantara 30 dan 39 tersebut.
“Kipasnya rusak dan itu fatal. Kami juga sudah laporkan. Tapi, belum ada kabar terbaru dari pemerintah pusat” ujar Ismed.
Pelni. sambung Ismen, tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat, anggaran perbaikan kapal ada di Kementerian Perhubungan RI.
“Itu bukan wewenang kami (Pelni),” tutup Ismed. (***)
