Komisi IV DPR RI Minta Pelaku Pengimpor 250 Ton Beras Ilegal di Sabang dan Batam Ditindak Tegas
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta aparat menindak tegas para pelaku pengimpor 250 ton beras ilegal di Sabang, Provinsi Aceh dan Batam Provinsi Kepri.
“Siapapun itu, kami minta supaya ditindak secara hukum,”kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dilansir tempo, Selasa (25/11/2025).
Perempuan yang biasa disapa Titiek Soeharto ini menegaskan, bahwa beras impor dari Thailand itu seharusnya tidak terjadi ditengah pemerintah telah mencanangkan swasembada pangan.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berang saat mengetahui adanya beras impor masuk tanpa izin sebanyak 250 ton melalui Sabang, Provinsi Aceh dan Batam, Provinsi Kepri.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Juga di Batam ada yang masuk tetapi itu belum bisa dipastikan tapi yang pasti ada alasannya itu daerah zona bebas (Free Trade Zone), tetapi itu harus sesuai dengan kebijakan. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan itu alasannya,”kata Amran dalam keterangan resminya di youtube Kementerian Pertanian, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan, bahwa pihaknya bergerak cepat dan telah menyegel gudang penyimpanan beras impor di Sabang tersebut.
“Tadi kami telpon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian pak Pangdam, langsung di segel. Ini berasnya gak boleh keluar. Saat ni beras kita stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seiizin pusat dengan berbagai dalilnya, berbagai teori-teori pembenaran,”ungkap Amran.
Dia menyebutkan, sesuai perintah Presiden RI Prabowo Subianto, tidak boleh impor karena stok beras saat ini melimpah.
“Seluruh warga Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada penglima tertiggi Bapak Presiden. hari ini saya sampaikan bahwa itu disegel dan kami minta itu ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,”tekan Amran.
Amran mengungkapkan, ada yang menarik dari kasus impor beras tanpa izin dari pusat ini. Menurut dia, telah terjadi rapat di Jakarta oleh oknum-oknum tertentu yang saat ini tengah diselidiki.
“Rapatnya di Jakarta minta rapat rakor belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, Deputi, Bapenas, apakah anda menyetui, ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izin nya dari Thailand udah keluar, berarti ini sudah direncanakan, adaa yang mengatakan, iya pak karena harga beras murah Thailand Vietnam itu murah. Iya murah karena Indonesia tidak mengimpor beras,”beber dia lagi.
Hal yang sama, tambah Arman, juga terjadi di Batam.
“Ada yang masuk tetapi itu belum bisa dipastikan tapi yang pasti adalah, alasannya itu daerah zona bebas (free trade zone). Mungkin tidak diperhatikan itu alasannya dan kemudian pelakunya siapa melakukan nanti sebentar pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan, kami sebagai Menteri pertanian dari Kementerian Pertanian kemudian seandainya ada di sini, meloloskan hari ini, berakhir jabatannya, aku pasti,”ancamnya lagi.(wan)
Editor: yn
