PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan netralitasnya soal keberadaan dua kubu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), yakni HNSI hasil Munas Bogor dan HNSI hasil Munas Bali.
“Bakesbangpol tetap bersikap netral dan mengakomodir seluruh organisasi kemasyarakatan yang ingin berkontribusi bagi kesejahteraan nelayan, sepanjang memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku,”ujar Kepala Bakesbangpol Anambas, Herry Fakhrizal saat ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Tarempa, Senin (5/1/2026).
Menurut Herry, sebelumnya, Bakesbangpol juga telah menerima kedatangan perwakilan HNSI yang melaporkan keberadaan organisasinya. Pada prinsipnya, dia membuka ruang bagi seluruh organisasi kemasyarakatan untuk melapor dan mendaftarkan diri secara resmi.
“Silakan melapor dan mendaftarkan organisasinya. Nantinya akan ditentukan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM,”tekan Herry.
Ia berharap, HNSI Munas Bogor maupun HNSI Munas Bali dapat berjalan dengan baik dan bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kami berharap keduanya bisa berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan,”ingatnya.
Herry juga menegaskan bahwa pengakuan kepengurusan organisasi tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kelengkapan persyaratan administrasi yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Terkait dua kubu HNSI, lanjutnya, Bakesbangpol justru melihat hal tersebut sebagai dinamika organisasi yang positif.
“Kami bersyukur, artinya banyak pihak yang ingin berkiprah dan berkontribusi untuk menyejahterakan nelayan. Namun tentu tetap kami atur dan batasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tegasnya lagi.
Kendati begitu, Herry tidak ingin masuk ke dalam konflik internal organisasi tersebut. Yang terpenting, bagi dia, keberadaan organisasi HNSI telah dilaporkan dan terdaftar secara resmi di Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Anambas.
Terpisah, Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPC HNSI Munas Bogor Kabupaten Kepulauan Anambas, Dandi Andika, turut memberikan penjelasan terkait dinamika yang berkembang.
Menurut dia, pada prinsipnya tidak ada istilah HNSI versi Bogor maupun versi Bali.
“Perlu kami luruskan bahwa HNSI itu satu dan hanya melalui Munas. Semakin banyak HNSI yang hadir dan berkiprah di Kepulauan Anambas, itu justru menjadi upaya bersama untuk menyejahterakan nelayan,”ujar Dandi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk HNSI Munas Bali, pemerintah daerah, maupun pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami tidak saling mempertentangkan versi A atau versi B. Kami tetap saling menghargai.Fokus kami adalah kerja nyata untuk nelayan,”tambah Dandi.
Sebagai pengurus yang telah dipercaya oleh nelayan, dia menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan profesionalitas.
Dandi pun mengaku bersyukur karena semakin banyak pihak yang ingin terlibat dan berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.(as)
Editor: yn
