PROKEPRI.COM, BATAM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mendukung penuh program transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Komitmen ini mengemuka seiring dengan dimulainya babak baru Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Dukungan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PWI Kepri sekaligus Ahli Pers Dewan Pers, Saibansah Dardani, bersama Ketua Dewan Pakar PWI Kepri, Ramon Damora.
Keduanya menilai, arah pembenahan Polri saat ini sangat berorientasi pada kepentingan publik. Terutama dalam aspek pelayanan, penegakan hukum, hingga kedekatan dengan masyarakat.
“Kami PWI Kepri siap mendukung program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Bagi pers, Polri yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat adalah bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan terlindungi,” ujar Saibansah Dardani dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Meski menyatakan dukungan, Saibansah menegaskan bahwa pers tidak akan kehilangan daya kritisnya. Hubungan antara pers dan Polri harus tetap berada dalam koridor kemitraan yang sehat dan independen.
“Dukungan pers terhadap agenda transformasi Polri bukan berarti mengurangi fungsi kontrol media. Pers tetap memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, kritis, berimbang, dan berdasarkan fakta,” tambahnya.
Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Pakar PWI Kepri, Ramon Damora, menyebut pers memiliki posisi yang sangat strategis. Pers bertindak sebagai jembatan informasi yang objektif sekaligus penyambung lidah masyarakat.
“Pers tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan institusi, tetapi juga menyampaikan suara masyarakat. Hubungan Polri dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan publik,” kata Ramon.
Diketahui, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi menjabat sebagai Kapolri setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Jenderal Suyudi telah memaparkan tujuh agenda prioritas dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI:
Ketujuh agenda prioritas tersebut adalah, pertama, Penguatan Kelembagaan: Merampingkan struktur agar lebih efektif. Polres diperkuat sebagai satuan operasional, sementara Polsek diposisikan agar lebih tangguh dan dekat dengan warga.
kedua, Pembinaan SDM & Rekrutmen: Membenahi siklus personel dari hulu ke hilir—mulai dari rekrutmen, pendidikan, karier, hingga masa purnatugas. Ketiga, Pelayanan Publik: Menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, terukur, dan inklusif.
Keempat, Penegakan Hukum: Mengedepankan penegakan hukum berbasis bukti (scientific investigation) yang proporsional. Kelima, Pengawasan: Memperketat pengawasan internal institusi. Keenam, Akuntabilitas Anggaran: Memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
Terakhir, ketujuh, Transformasi Digital: Mengakselerasi pemanfaatan teknologi modern di lini pelayanan dan operasional.
Di bawah kepemimpinannya, Jenderal Suyudi mengusung doktrin utama “Polisi Bersama Masyarakat”. Doktrin ini menempatkan publik sebagai pusat orientasi dari seluruh tugas kepolisian.
Untuk 100 hari pertama kerja, Kapolri baru ini telah menyiapkan sejumlah langkah cepat, di antaranya: konsolidasi internal institusi, pemetaan dan evaluasi perkara yang sedang berjalan, dan penguatan Polsek dan pembenahan pelayanan di lini terdepan (frontliner).
Bagi PWI Kepri, momentum transformasi ini menjadi ruang krusial untuk membangun hubungan kerja sama yang profesional antara jurnalis dan kepolisian, dengan tetap menjadikan keterbukaan informasi dan fungsi kontrol pers sebagai pijakan utamanya.(yan)
