PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diproyeksikan melebihi kuota yang ditetapkan hingga akhir tahun ini.
Berdasarkan prognosa Pertamina, LPG 3 kg berpotensi mengalami kelebihan (over) kuota sekitar 9 hingga 10 persen, sedangkan Solar diproyeksikan jebol hingga 15 persen.
Perwakilan Pertamina, Fanda Chrismianto, mengungkapkan bahwa potensi over kuota ini dipicu oleh penurunan penetapan kuota nasional tahun berjalan sebesar 6 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Menyikapi hal tersebut, Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Kepri tengah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengusulkan penambahan kuota.
“Kami terus berkoordinasi dengan regulator untuk menyampaikan kondisi kebutuhan di Kepri dan mengusulkan penambahan kuota agar kebutuhan di lapangan terpenuhi,” kata Fanda saat bertemu dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (1/10/2026) kemaren.
Selain penyesuaian kuota, Pertamina kini memperketat aturan pembelian BBM berdasarkan surat edaran BPH Migas demi menekan aksi pelangsiran dan penyalahgunaan. Pengawasan LPG 3 kg juga diintensifkan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sektor usaha skala besar seperti restoran dan laundry guna memastikan subsidi tepat sasaran.
Merespons proyeksi tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta adanya keluwesan aturan dan diskresi dalam penerapan kebijakan pengawasan di lapangan. Mengingat Kepri merupakan wilayah kepulauan, pola distribusi memiliki tantangan geografis yang tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan nelayan serta masyarakat di pulau terluar.
“Prinsipnya pengawasan tetap didukung agar distribusi tertib. Namun, kami berharap ada keluwesan aturan agar kebutuhan transportasi umum, nelayan, dan masyarakat pulau tetap terlayani dengan baik,” pungkas Ansar.(yan)
