PROKEPRI.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan tersebut berfokus pada tiga poin utama, yakni, keterjangkauan harga pangan, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Catatan ini disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026) kemaren.
Diskusi tersebut mengusung tema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional”.
Menurut Mardani, tata kelola program prioritas seperti MBG dan stabilitas harga bahan pokok di pasar harus menjadi perhatian serius pemerintah demi memastikan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat bawah.
Selain itu, efektivitas penyaluran dana transfer ke daerah juga dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional secara merata.
Mardani menegaskan, fraksinya di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil posisi kritis dan konstruktif terhadap pemerintah.
Menurutnya, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara objektif dengan melihat capaian sekaligus persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,”tegasnya.
Selain persoalan pangan, Mardani menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah yang menurutnya berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan.
Ia menilai keterbatasan ruang fiskal dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Mardani juga menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, penambahan kebutuhan belanja pegawai perlu diimbangi dengan kebijakan penganggaran yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dia mengingatkan, keterbatasan anggaran jangan sampai mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Oleh karena itu, Mardani meminta pemerintah mengevaluasi pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah.
Menurutnya, desentralisasi tidak cukup diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif, tetapi juga harus didukung alokasi anggaran yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Mardani juga menyoroti pelaksanaan MBG. Ia mengakui program tersebut memiliki tujuan yang baik, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program berskala besar seperti MBG sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tata kelola anggaran.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki. Transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.(yan)
