PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Pelaku usaha pelayaran rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas resmi membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Usaha Pelayaran Rakyat Indonesia (PERLA), Jumat (6/11/2026).
Organisasi ini didirikan sebagai wadah koordinasi, konsolidasi, sekaligus untuk memperjuangkan kepentingan para pemilik dan operator kapal di wilayah tersebut.
Pembentukan pengurus ini dilakukan melalui musyawarah yang digelar di Kedai Kopi Tiga Beradik, Jalan Ahmad Yani Laut, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan.
Salah satu agenda utama yang menjadi fokus perjuangan DPC PERLA Anambas ke depan adalah terkait dukungan subsidi angkutan laut bagi kapal-kapal rakyat.
Kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh sekitar 19 peserta. Perwakilan yang hadir terdiri dari para pemilik dan operator kapal setempat, serta perwakilan dari instansi pemerintah dan aparat terkait.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, M. Kadir, perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tarempa, perwakilan Satpolairud Polres Kepulauan Anambas, serta Kepala Unit Pengelola Transportasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
Dalam musyawarah tersebut, Muslim ditetapkan sebagai Ketua DPC PERLA Anambas, didampingi Murhairi sebagai wakil ketua. Sementara Repi dipercaya sebagai sekretaris dan Jufri sebagai bendahara.
Adapun bidang organisasi dan keanggotaan dipimpin Saipul, bidang usaha operasional dan keselamatan pelayaran dipimpin Dimas Saputra, serta bidang advokasi dan hubungan kelembagaan dipercayakan kepada Hendri.
Untuk Dewan Pembina, jabatan ketua dipercayakan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, wakil ketua Kepala Bidang Laut, serta Dedy Saputra sebagai sekretaris.
Selain pembentukan kepengurusan, persoalan subsidi angkutan laut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Plt Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, M. Kadir, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna memperjuangkan dukungan subsidi bagi pelaku usaha pelayaran rakyat.
Namun, menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan data yang lengkap dan akurat dari para pemilik maupun operator kapal.
Karena itu, para pelaku usaha diminta segera melengkapi data administrasi usaha, kebutuhan angkutan, serta informasi teknis kapal sebagai bahan pendukung dalam pengajuan dan pembahasan kebijakan subsidi.
“Kita berjuang bersama-sama. Apa yang menjadi kebutuhan dan bisa dibantu pemerintah daerah, tentu akan kita upayakan sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Dedy Syahputra selaku penghubung sekaligus penggagas pembentukan PERLA di Kabupaten Kepulauan Anambas menyebutkan bahwa kehadiran organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyatukan aspirasi dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah.
Pembentukan DPC PERLA juga diharapkan mampu memperkuat posisi pelaku usaha pelayaran rakyat dalam memperjuangkan dukungan subsidi, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendorong pelayanan transportasi laut yang lebih baik.
Terlebih, transportasi laut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarpulau di Kabupaten Kepulauan Anambas.(as)
