PROKEPRI.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada Komisi III untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga tokoh politik ke pihak kepolisian.
Selain itu, ia menegaskan bahwa menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus yang menjerat sejumlah perwira tinggi polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu kepada penyidik Bareskrim Polri.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Jumat, (6/11/2026).
Di sisi lain, Dasco pun belum bisa memastikan soal penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan karena saat ini DPR RI masih dalam masa reses.
Menurut dia, DPR akan menindaklanjuti hal itu setelah melihat dinamika yang berkembang saat memasuki masa sidang.
“Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana,” kata Dasco.
Sebelumnya diberitakan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam skandal dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping).
Kasus ini diumumkan secara langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa malam, 3 November 2026 lalu.
Skandal ini mencakup dakwaan pidana berat terkait penyadapan ilegal, akses sistem tanpa hak (illegal access), serta penghapusan data elektronik.
Dalam keterangan persnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa nomor-nomor sasaran dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri secara sepihak dan menyalahi prosedur hukum yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.
“Para tersangka diduga memerintahkan kegiatan penyadapan tanpa prosedur sebagaimana yang diatur dalam tata cara penyadapan Polri. Nomor-nomor tersebut disadap tanpa adanya kaitan atau proses penegakan hukum,” tegas Komjen Pol. Asep Safrudin di Mabes Polri.
Asep Safrudin membeberkan modus para tersangka yang sengaja mengoperasikan sistem pemantauan tersebut dalam kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026 tanpa dilengkapi administrasi penyidikan resmi. Para tersangka juga diketahui berupaya menghapus berkas digital guna menutupi aksi tersebut.
“Dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan kemudian menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut,” ujar Asep kepada awak media.
“Kami memastikan penanganan kasus ini berjalan secara akuntabel, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak hanya mencederai prinsip penegakan hukum, tetapi juga mengancam keamanan serta kerahasiaan negara.” sambungnya.
Aksi penyadapan tanpa izin ini menyasar target yang sangat luas dan sensitif, meliputi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha nasional.
Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dan saat ini telah menahan mereka di Rutan Bareskrim Mabes Polri, pertama, LSP (Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo) Mantan Kapolri yang menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Kedua, ASN (Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution) Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ketiga, EH (Irjen Pol. Eko Hadi Santoso) Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.
Sementara itu, perwira tinggi berinisial SU (Irjen Pol. Slamet Uliandi) masih diperiksa intensif dan berstatus sebagai saksi.
Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk UU ITE dan Pasal 258 serta Pasal 332 KUHP Baru dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Respons Pemerintah
Pemerintah memberikan perhatian luar biasa terhadap perkembangan kasus hukum ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan tegas bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara adalah ancaman nyata terhadap stabilitas internal.
“Penyadapan terhadap Presiden merupakan masalah serius bagi negara,” ujar Menko Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan resmi pemerintah.
Yusril menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar proses hukum dijalankan secara transparan, objektif, dan seadil-adilnya tanpa pandang bulu demi menjaga integritas institusi serta kedaulatan data hukum nasional.(yan)
