PROKEPRI.COM, JAKARTA – Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari Universitas Islam Negeri (UIN) menyatakan kesiapan untuk membantu Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama dalam melaksanakan riset kebijakan dan kolaboratif pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Fokus utama kerja sama ini meliputi pemetaan pesantren lintas aspek serta pembaruan riset warisan intelektual khas pesantren, seperti tradisi tirakat, manuskrip, dan pengajaran kitab kuning.
Kepala Pusat Kajian Pesantren Martin van Bruinessen pada UIN Sunan Kalijaga, Prof. Abdul Munip, menyatakan siap membantu Kementerian Agama melakukan riset warisan intelektual pesantren.
Menurut Munip, penelitian tentang pesantren telah ada sejak era kolonial Belanda. Ada kepentingan bagi kolonial untuk mengetahui seluk-beluk pesantren untuk disesuaikan dengan skema politik etis saat itu.
“Riset warisan intelektual ini perlu kita update. Ada banyak tema tentang pesantren yang terbuka untuk diteliti oleh perguruan tinggi Islam. Ada tradisi pesantren yang khas seperti tirakat, manaqib. Ada juga sanad keilmuan, manuskrip, tahqiq, dan pengajaran kitab kuning. Profesor Abdurrahman Mas’ud meneliti The Pesantren Architect yang menunjukkan kelahiran kyai-kyai pesantren yang mumpuni keilmuannya,”katanya dalam keterangan tertulis dilansir kemenag, Sabtu (14/11/2026).
Direktorat Jenderal Pesantren menyelenggarakan sharing session dengan para kepala pusat kajian kepesantrenan UIN untuk mendapatkan masukan dan pemikiran untuk menyusun program dan kebijakan yang akan dijalankan. Selain UIN Yogyakarta, acara yang digelar di Jakarta dari 12-14 Nopember 2026 dihadiri Prof. Mohammad Asrori, dari Pusat Studi Pesantren dan Kewilayahan pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Muhammad Shohibul Itmam, dari Pusat Studi Pesantren pada UIN Sunan Kudus.
Hadir juga, Dedy Ibmar dan Savran Billahi dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Muhammad Muntahibun Nafis (Pusat Studi Pesantren pada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), Dr. Syukron Affani (Pusat Studi Pesantren (UIN Madura), dan Dr. Moh. Nor Afandi, (Pusat Studi Pesantren pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
Peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedy Ibmar dan Savran Billahi mengusulkan pesantren studies dan baseline studies. Menurutnya, baseline studies ini menjadi dasar bagi Ditjen Pesantren mengurai kompleksitas pesantren dan menetapkan prioritas. Misalnya tipologi pesantren yang variatif dan berubah saat ini.
“Apakah masih relevan mengklasifikan pesantren tradisional dan modern? Sementara lingkup kerja pesantren di masyarakat telah berkembang sedemikian rupa. Misalnya wakaf, menjaga keberagaman, politik, hingga kemandirian ekonomi. Apalagi otoritas kepemimpinan pesantren juga mengalami perubahan signifikan,” ungkapnya.
Penelitian PPIM tentang ketentanan dan ketahanan santri saat menghadapi kekerasan seksual menemukan data-data yang menarik. Selain itu, riset Pesantren Ramah Lingkungan di 250 pesantren 8 propinsi juga menghasilkan gambaran konsep-konsep kreatif yang hidup di pesantren.
“Ada banyak praktik baik pengelolaan lingkungan yang berjalan di pesantren. Di Pekanbaru ada pesantren yang mengelola sampah. Di salah satu pesantren Jawa Tengah, ada penggarapan batako dari sampah. Bio-kompos juga dikembangkan pesantren di Bandung”, pungkasnya.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Ditjen Pesantren, Mastuki menyatakan gembira karena harusnya kerja sama dengan UIN sudah dimulai dari awal. Sebagai mitra strategis, UIN memiliki resources yang cukup untuk melakukan riset kebijakan yang dibutuhkan Kementerian Agama.
“Pusat kajian kepesantrenan UIN perlu melakukan penelitian kolaborasi (collaborative research) untuk menggarap lahan dan wilayah kajian kepesantrenan yang sangat kaya. Sesuai mandat UU, lingkup tugas Ditjen Pesantren meliputi tiga ranah: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Di tiga ranah ini ada banyak aspek yang perlu mendapat dukungan hasil-hasil penelitian,”pungkasnya.
Editor: yn
