Sekretaris DPRD Anambas: FGD Jadi Wadah Himpun Aspirasi untuk Ranperda Kebudayaan Anambas
PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas memfasilitasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Kegiatan yang menjadi bagian dari tahapan pembentukan regulasi inisiatif DPRD ini digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra, menjelaskan bahwa forum ini merupakan bentuk dukungan administratif dan teknis Sekretariat DPRD terhadap fungsi pembentukan peraturan daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Diskusi ini bertujuan menghimpun masukan dari tenaga ahli dan pemangku kepentingan agar materi muatan Ranperda selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
“Melalui kegiatan ini, salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta memperoleh bahan dan rekomendasi untuk penyempurnaan naskah akademik dan materi muatan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah,” ujar Jhon dalam laporannya.
Jhon menambahkan, penyusunan Ranperda tersebut membutuhkan keterlibatan lintas elemen karena cakupan kebudayaan meliputi kesenian, tradisi, adat istiadat, bahasa, pengetahuan tradisional, hingga kearifan lokal.
Oleh karena itu, peserta FGD menghadirkan pimpinan dan anggota Bapemperda, perangkat daerah terkait, perwakilan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Adat Melayu, Forum Pembauran Kebangsaan, serta paguyuban.
Selain itu, forum juga diikuti perwakilan tenaga pendidik, maestro dan pelaku seni budaya, pelaku wisata, serta pelaku ekonomi kreatif.
Sementara itu, tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) hadir sebagai narasumber untuk memaparkan kajian akademis.
Melalui fasilitasi FGD ini, Jhon berharap terhimpun rekomendasi komprehensif guna memperkuat dasar kajian naskah akademik.
Ke depan, Ranperda ini ditargetkan menjadi instrumen hukum untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kekayaan budaya serta menjaga jati diri masyarakat Kepulauan Anambas bagi generasi mendatang.(adve)
