Perguruan Tinggi Swasta Terhimpit Tekanan Keuangan dan Penurunan Mahasiswa Baru

PROKEPRI.COM, JATENG – Sejumlah perguruan tinggi swasta saat ini tengah menghadapi situasi sulit akibat tekanan keuangan yang kian berat. Kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya jumlah penerimaan mahasiswa baru yang dibarengi dengan tingginya biaya proses akreditasi kampus.
Anggota Komisi X DPR RI Edi Oloan Pasaribu menyoroti kondisi tersebut. Ia meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana penggratisan biaya pendidikan tinggi agar kebijakan tersebut tidak justru mengancam keberlanjutan perguruan tinggi swasta, khususnya kampus berskala kecil.
Edi mengatakan, Komisi X pada prinsipnya menyambut baik gagasan pemerintah tersebut. Namun, kebijakan itu harus dirancang dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan penyelenggara pendidikan tinggi.
Menurutnya, UUD 1945 menjamin pendidikan dasar, sementara UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
“Karena itu, kita harus hati-hati mendesain kebijakan ini supaya tepat sasaran. Jangan sampai anak dari keluarga mampu mendapatkan bantuan yang sama dengan anak dari keluarga tidak mampu. Prinsip keadilan dan pemerataan harus menjadi pertimbangan utama,”ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir DPR RI, Sabtu (21/11/2026).
Selain persoalan pembiayaan kuliah, Edi menyoroti mahalnya biaya akreditasi yang harus ditanggung PTS. Ia mengungkapkan, sejumlah kampus kecil bahkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp90 juta untuk proses akreditasi, sementara kemampuan keuangan mereka sangat terbatas.
Kondisi tersebut semakin membebani PTS yang saat ini juga menghadapi tekanan fiskal dan penurunan penerimaan mahasiswa baru. Belum lagi, akreditasi memiliki masa berlaku sehingga perguruan tinggi harus kembali mengeluarkan biaya untuk proses pembaruan.
“Bayangkan, PTS kecil dengan jumlah mahasiswa hanya puluhan harus mengeluarkan biaya akreditasi sampai Rp90 juta. Ini jelas menjadi beban. Kemampuan fiskal perguruan tinggi swasta tidak sebanding dengan biaya yang ditetapkan lembaga akreditasi,” ujarnya.
Edi pun mendorong pemerintah mempertimbangkan agar biaya akreditasi ditanggung negara atau setidaknya menurunkan beban pembiayaan yang selama ini harus dipikul PTS.
Menurutnya, negara tidak cukup hanya mendorong penggratisan biaya kuliah mahasiswa, tetapi juga harus memperhatikan pembiayaan institusi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
“Kalau negara menjamin pendidikan warga negaranya, negara juga harus hadir. Bukan hanya biaya kuliah mahasiswa yang diperhatikan, tetapi biaya akreditasi dan keberlanjutan institusi pendidikan juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan Komisi X juga menerima laporan mengenai penurunan jumlah mahasiswa PTS dalam tiga tahun terakhir. Sejumlah perguruan tinggi kecil bahkan terpaksa melakukan merger atau penggabungan untuk mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
Legislator Dapil Kalimantan Timur ini menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius sebelum pemerintah menerapkan kebijakan penggratisan pendidikan tinggi. Pasalnya, sejumlah PTS dinilai sudah menghadapi kesulitan keuangan bahkan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Komisi X, lanjut Edi, tidak hanya akan menjadikan kondisi PTS di Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi, tetapi juga akan melihat persoalan serupa di berbagai daerah di Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh.
Sebagai alternatif, Edi mengusulkan agar pemerintah memperkuat program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dengan memperluas cakupan penerima berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat melalui desil.
“Saya justru mengusulkan agar kebijakan KIP Kuliah yang sudah ada diperkuat dan jumlah penerimanya ditambah. Dengan basis desil, bantuan bisa lebih tepat sasaran sehingga prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, rencana penggratisan pendidikan tinggi saat ini masih dalam tahap penghitungan dan kajian kemampuan fiskal pemerintah. Berbagai masukan dari penyelenggara pendidikan tinggi tersebut akan menjadi bahan Komisi X dalam merumuskan kebijakan bersama pemerintah, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Semua masukan ini akan kami analisis secara komprehensif dan holistik. Tujuannya agar kebijakan pendidikan tinggi benar-benar membuka akses bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi swasta,” pungkas Edi.
(yn)
