Mediasi Kasus Dugaan Perzinahan di Tanjungpinang Buntu, Kuasa Hukum Pelapor: Minta Maaf Tanpa Mengakui Kesalahan Itu Irasional

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) terkait laporan dugaan tindak pidana perzinahan dan hidup bersama di luar perkawinan yang melibatkan oknum pegawai ekspedisi J&T di Tanjungpinang berinisial RZ, berakhir buntu.
Proses mediasi yang berlangsung di Ruangan Unit IV Satreskrim Polresta Tanjungpinang pada Jumat (20/11/2026) pagi tersebut, tidak membuahkan kesepakatan apa pun. Dalam agenda tersebut, pelapor dipertemukan langsung dengan tim penyelidik Satreskrim Polresta Tanjungpinang, yakni Ipda Anwar Joshua Pandapotan Bakara, S.H., Brigpol Dewi Chirsma Lasmaria, S.Sos., Brigpol Martin Roito, S.Pi., dan Briptu Galuh Pratama.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat undangan mediasi resmi bernomor B/455/XI/RES.1.24./2026/Satreskrim tertanggal 16 November 2026 yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polresta Tanjungpinang, Kompol Lajun Siado Rio Sianturi, S.I.K., atas laporan pengaduan masyarakat (LPM) yang sebelumnya dilayangkan pelapor berinisial YN pada akhir Juli 2026 lalu.
Kebuntuan mediasi dipicu oleh sikap tidak kooperatif dari pihak terlapor, yakni RZ yang tercatat masih sebagai karyawan aktif J&T Tanjungpinang, bersama SY yang berstatus sebagai mantan istri pelapor. Keduanya hanya bersedia menyampaikan permintaan maaf secara lisan, namun menolak untuk mengakui kesalahan atas perbuatan yang telah merugikan pihak pelapor.
Menanggapi sikap tersebut, pelapor YN melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Charles Law & Partner, Tagor Abidin Manihuruk, S.H., memberikan pernyataan tegas. Tagor menilai langkah fasilitasi keadilan restoratif yang ditempuh pihak Polresta Tanjungpinang sejatinya sudah tepat dan berjalan sesuai koridor hukum, yakni mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Namun, ia menyayangkan sikap pihak terlapor yang menginginkan perdamaian tanpa pengakuan bersalah, yang dinilainya sebagai bentuk pengingkaran terhadap fakta kerugian yang dialami kliennya.
“Dalam hal ini, pelapor ini kan sebagai korban atas dugaan perselingkuhan atau lebih tepatnya dugaan perzinahan dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Sebagai korban tentu ada pelaku. Mau dan menyetujui untuk minta maaf tanpa mengakui kesalahan terlebih dahulu tentunya irasional,” tegas Tagor kepada awak media usai agenda mediasi.
Dengan tidak tercapainya kesepakatan damai dalam forum mediasi tersebut, proses hukum atas perkara dugaan tindak pidana perzinahan dan hidup bersama di luar perkawinan yang terjadi dalam rentang tahun 2025 hingga 2026 di Kota Tanjungpinang ini dipastikan terus bergulir ke tahap penyelidikan lebih lanjut di Satreskrim Polresta Tanjungpinang.
Sebelumnya diberitakan, perkara ini mencuat setelah YN resmi melaporkan RZ ke Polresta Tanjungpinang pada Juli 2026. Pelaporan tersebut ditempuh lantaran RZ diduga kuat telah berselingkuh, berzinah, serta hidup bersama layaknya suami istri dengan SY, yang pada saat kejadian masih terikat pernikahan sah dengan pelapor.
Akibat perbuatan tersebut, rumah tangga yang selama ini dibina oleh pelapor hancur hingga berujung perceraian. Peristiwa ini juga meninggalkan dampak berat bagi keluarga, mengingat pelapor kini harus membesarkan dua orang anak yang masih di bawah umur seorang diri, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).(red)
