Respons Puan dan Habiburokhman Usai Dilaporkan ICW ke MKD soal UU Perampasan Aset

PROKEPRI.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembahasan hingga pengesahan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026) lalu.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, bahwa proses legislasi telah berjalan terbuka dan sesuai prosedur.
“Undang-Undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesei,”kata Puan dalam keterangan tertulis dilansir kompas, Sabtu (21/11/2026).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan langkah ICW yang menyampaikan laporan ke MKD.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat, DPR harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap pemberantasan korupsi.
“Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman
Ia menjelaskan, proses pembahasan UU Perampasan Aset telah dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat. Bahkan, draf awal RUU tersebut telah diunggah melalui kanal resmi Kementerian Hukum sejak penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah kepada Panja.
Menurutnya, keterbukaan juga tercermin dalam seluruh tahapan pembahasan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat Panja, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin), pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Seluruh rangkaian rapat tersebut, lanjutnya, terbuka untuk diliput media massa, disiarkan secara langsung melalui TVR Parlemen dan kanal YouTube DPR RI, serta dapat disaksikan masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang melaksanakan program magang di DPR.
“Jadi, kurang terbuka apa lagi? Seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, bahkan dihadiri mahasiswa magang,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Terkait kritik ICW yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja memprioritaskan pihak-pihak yang secara aktif mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam RDPU. Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri, sebanyak 87 pihak berhasil diakomodasi untuk memberikan masukan secara langsung.
Sementara itu, pihak-pihak yang belum memperoleh kesempatan hadir diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu pembahasan.
“Kalau soal ICW tidak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodasi hanya 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.
Ia menyayangkan ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis kepada Panja. Menurutnya, apabila Panja secara khusus mengundang ICW tanpa melalui mekanisme pengajuan narasumber, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang telah mengajukan permohonan tetapi belum mendapatkan kesempatan.
“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tetapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ungkapnya.
Sebelumnya, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11/2026).
Keduanya dinilai melanggar kode etik karena tidak transparan dan tidak menyebarluaskan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik sejak pembahasan hingga disahkan menjadi undang-undang.
Menurut Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, DPR mengabaikan prinsip meaningful participation dan draf resmi tidak pernah tersedia di situs web DPR hingga disahkan dalam Rapat Paripurna. ICW juga membantah klaim bahwa prosesnya berjalan terbuka.
Langkah ini menyusul somasi koalisi sipil yang berakhir pada 16 November 2026 tanpa tanggapan.
Selain masalah keterbukaan, koalisi juga menyoroti hilangnya aturan penting seperti peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) pejabat.
Diketahui, DPR RI telah resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan bersejarah ini ketok palu dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.(yan)
