Buka Bimtek SP4N-LAPOR! 2026, Sekda Kepri Minta OPD Percepat Respons Aduan Masyarakat
PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Misni, resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kompetensi Petugas Pelayanan SP4N-LAPOR! di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2026.
Kegiatan tersebut digelar secara virtual dari Collaboration Room Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepri pada Selasa (15/9/2026).
Dalam sambutannya, Misni mendorong seluruh perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan cabang dinas untuk meningkatkan kecepatan serta kualitas tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan aduan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mendengarkan, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. SP4N-LAPOR! harus menjadi instrumen peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik,” ujar Misni.
Berdasarkan data Diskominfo Kepri periode Januari hingga 15 September 2026, tercatat ada 503 pengaduan yang masuk, dengan 18 di antaranya masih dalam proses penanganan.
Meski mengapresiasi kinerja petugas, Misni menyoroti hasil evaluasi yang menunjukkan rata-rata waktu respons awal masih melebihi tiga hari kerja.
“Kondisi ini harus segera diperbaiki karena menjadi catatan dalam penilaian reformasi birokrasi. Begitu aduan masuk, berikan notifikasi dan respons awal dengan cepat, tepat, profesional, dan ramah,” tegasnya.
Untuk mempercepat jalur birokrasi, Sekda Kepri meminta para petugas aktif berkoordinasi dengan pimpinan.
Ia bahkan menginstruksikan petugas untuk langsung melaporkan kepadanya jika ada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lambat merespons aduan.
Misni juga mengingatkan agar aparatur sipil negara tidak alergi terhadap kritik.
Menurutnya, banyaknya laporan justru menandakan masyarakat mengetahui keberadaan kanal pemerintah dan peduli pada kualitas pelayanan.
Misni mengibaratkan pengaduan sebagai alat diagnosis untuk menemukan obat atau solusi perbaikan.
Di akhir arahan, Misni meminta perangkat daerah memasifkan kampanye “Berani Lapor” serta berharap Diskominfo Kepri terus mendampingi para admin. Targetnya, pada penilaian Kementerian PAN-RB berikutnya, catatan keterlambatan respons ini sudah berubah menjadi apresiasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, menjelaskan bahwa bimtek yang diikuti oleh 95 peserta (42 perangkat daerah dan 53 admin UPTD/cabang dinas) ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis petugas dalam memverifikasi dan menyelesaikan pengaduan publik.
Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk mempercepat waktu tanggap penanganan serta mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan evaluasi berkala.(yan)
