KARIMUNKEPRI

Calon Direksi BUMD Karimun Laporkan Pansel ke Dewan

 

Calon Direksi BUMD Karimun, Zulfandy. Foto prokepri/fiq.

PROKEPRI.COM, KARIMUN – Salah seorang pendaftar Calon Direksi BUMD Kabupaten Karimun 2021-2026, Zulfandy SE telah melaporkan Panitia Seleksi (Pansel) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun terkait pengumuman nomor 810/PANSEL-EKON/II/0240/2021 tertanggal 02 Februari yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun tentang Lowongan Calon Direksi BUMD Kab. Karimun.

Pengaduan oleh pelapor terkait proses seleksi calon Direksi BUMD Kabupaten Karimun 2021-2026 yang tidak sesuai dengan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Pansel.

“Saya mengalami diskriminasi dalam proses seleksi ini, semua ketentuan dan persyaratan dapat saya penuhi dan itu bisa dibuktikan dengan tanda terima dari panitia seleksi, namun panitia seleksi seakan bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan peserta yang lolos administrasi, saya kira ini penyalah gunaan wewenang aparatur Negara terhadap masyarakat umum” kata Zulfandy, Rabu (3/3/2021).

Sebagaimana disampaikan oleh Sekda Karimun pada beberapa media, bahwa Pansel telah bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan, namun hal ini telah dibantah oleh salah satu calon peserta.

“Jika memang ini sesuai ketentuan, mengapa sampai dengan hari ini saya belum dipanggil terkait permintaan hearing dengan pansel lewat DPRD tidak ditanggapi. Saya kira ini mulai ada keterkaitan kepentingan antar pihak terkait siapa yang akan menduduki jabatan BUMD di Karimun,” yakinnya
.
Selain itu pelapor juga telah meminta dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan terkait kinerja Pansel direksi BUMD tersebut
.
“Beberapa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sudah menghubungi saya untuk memberikan dukungan terkait kinerja pansel yang tidak sesuai dengan pengumuman Pansel Calon Direksi BUMD 2021-2026 Nomor 810/PANSEL-EKON/II/0240/2021. Kita sedang mengumpulkan dukungan massa untuk mengawal tindakan penyalahgunaan wewenang dari aparatur pemerintahan” tegas Zulfandy.

Sebagaimana diketahui, proses seleksi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 junto Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMD seperti disampaikan oleh Pansel Calon Direksi BUMD Karimun 2021-2026.

“Saya tidak mempermasalahkan keputusan Pansel yang mengacu pada peraturan dan ketentuan, namun cara Pansel melaksanakan seleksi tidak profesional dan tidak berintegritas serta tidak akuntabel. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah lulus dan diakui digugurkan karena alasan yang tidak sesuai dengan pengumuman yang mereka buat sendiri, mau jadi apa karimun ini,” tutup Zulfandy.(fiq)

Back to top button