PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersama (GEBER) Kepri menyatakan menolak skema swastanisasi kawasan Gurindam 12 Tanjungpinang.
Pasalnya, Gurindam 12 merupakan simbol ruang terbuka hijau yang dibangun dari keringat dan uang rakyat Kepri.
“Proyek reklamasi dan penataan kawasan ini telah menelan anggaran APBD yang tidak sedikit, dengan harapan menghadirkan fasilitas publik yang bisa dinikmati masyarakat luas,”kata perwakilan GEBER Kepri, Said Ahmad Syukri, Jumat (12/9/2025).
Namun kini, muncul wacana penyerahan pengelolaan kepada pihak swasta dalam skema jangka panjang.
“Bagi kami, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat,”tegas Said.
Said pun mempertanyakan dengan tegas melalui tiga poin penting.
“Kami bertanya tegas, pertama jika pada akhirnya diswastakan, mengapa tidak dari awal saja pihak swasta yang menimbun dan membangun?, kedua, mengapa rakyat harus menanggung beban APBD hanya untuk kemudian diserahkan kepada segelintir oligarki? dan ketiga, apakah ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama akan dikomersialisasikan menjadi alat bisnis semata?,”tanya dia.
Selain menolak, GEBER juga mendesak DPRD Kepri menggunakan fungsi pengawasan untuk menghentikan rencana komersialisasi tersebut.
Kemudian, meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan kawasan Gurindam 12 tetap menjadi ruang publik yang bebas diakses seluruh masyarakat.
“Uang rakyat jangan dipakai untuk membangun fasilitas publik yang ujungnya hanya jadi komoditas oligarki. Taman Gurindam 12 adalah milik rakyat, dan harus tetap untuk rakyat,”ingat Said.
GEBER, tambah dia, akan senantiasa melawan terhadap setiap kebijakan yang mengabaikan kepentingan rakyat.
“Akan selalu kami lawan,”tutupnya.(jp)
Editor: yn
