Hasil Diskusi Terbuka, Tolak Oligarki Kuasai Gurindam 12 Hingga Ancam Duduki Kantor Gubernur Kepri
PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Ratusan warga Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga pelaku UMKM menghadiri diskusi terbuka dengan tagline “Kasih Paham Gubernur” membahas polemik pelelangan kawasan Gurindam 12, Tepi Laut yang digelar di A8 Pinang Harmoni Square, di Jalan D.I Panjaitan, Kilometer 7, Tanjungpinang, Sabtu (20/9/2025).
Hasil kesimpulan diskusi yang diinisiasi Gerakan Bersama Masyarakat (GEBER) Provinsi Kepri ini, yakni, menolak pihak swasta (oligarki) menguasai kawasan tersebut dengan skema sewa kontrak selama 30 tahun yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Bahkan, mereka mengancam bakal melakukan aksi demontrasi besar-besaran untuk menduduki Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak jika aspirasi dari warga itu tidak diakamodir.
“Hasil kesimpulan, menolak swastanisasi Gurindam 12 dan akan dibawa ke dewan (RDP). Jika aspirasi tak diindahkan, kita duduki kantor gubernur,” tegas Jusri Sabri memberikan keterangan hasil kesimpulan dari diskusi terbuka itu.
Pantauan dilapangan, forum dialog itu mendapat respon positif dari sejumlah kalangan masyarakat, baik dari sejumlah tokoh, mahasiswa, politisi hingga pelaku UMKM.
Mereka hadir bersama menyuarakan aspirasi penolakan hingga mengutarakan sejarah reklamasi pembangunan kawasan Gurindam 12 era kepemimpinan Gubernur Nurdin Basirun yang menelan anggaran Rp500 miliar lebih itu.
Diskusi diawali pemaparan oleh perwakilan GEBER Kepri, Edi Susanto alias Edi Cindai.
“Tujuan diskusi ini untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan langsung kepada DPRD Provinsi Kepri dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP),”ungkap Edi.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri, Jusri Sabri, memimpin jalannya diskusi terbuka yang juga tampak dihadiri aparat berpakaian preman.
Jusri memberikan kesempatan pertama kepada tiga orang perwakilan masyarakat untuk menyampaikan asiprasinya.
Gatot, tokoh masyarakat menyampaikan keluh kesah persoalan pelelangan kawasan itu. Menurut dia, Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah melakukan kesalahan lantaran tidak melibatkan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam proses pelelangan tersebut.
“Ujug-ujug menyampaikan ke publik Gurindam 12 dilelang tanpa persetujuan walikota hingga terjadi polemik. Gurindam dibangun pakai murni APBD, tapi, ujung-ujungnya lari dari pada konsep awalnya. Silahkan dipercantik lagi, tapi tidak ada oligarki,”tegas dia.
Hal senada juga dikatakan Abdul, perwakilan pedagang UMKM Tepi Laut. Ia mengeluhkan akses dan jalan ditutup, sehingga pelaku UMKM tidak mendapatkan hak berjualan yang nyaman.
“Padahal UMKM merupakan penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) buat negara. Kasih kami fasilitas biar ekonomi bergerak. Sungguh sangat dahsyat dampak dari UMKM, bukan buat masyarakat saja, tapi juga buat perekonomian Tanjungpinang,”tegas Abdul.
Mantan legislator Kota Tanjungpinang, Asep Nana Suryana juga memberikan pandangannya dalam diskusi itu. Dia menilai bahwa tidak semua kota di Indonesia yang memiliki kawasan tepi laut.
“Pertanyaannya, bolehkah provinsi memiliki kegiatan-kegiatan usaha yang dimiliki provinsi?, boleh. Tapi harus koordinasi dengan Kota Tanjungpinang (Pemko). itu jawabannya,”timpal Asep.
Ia juga mengkritisi kinerja Pemprov Kepri hingga Pemkab Bintan terutama dalam persoalan aset yang belum diserahkan ke Pemko Tanjungpinang.(jp)
Editor: yn
