Janji Seragam Sekolah Gratis Hanya Isapan Jempol, Duet Ansar-Nyanyang Dinilai Ingkar Janji Politik
EDITORIAL
PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang menghapus secara total program bantuan seragam sekolah gratis pada tahun anggaran 2026 memicu gelombang kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengingkaran nyata terhadap janji politik yang digaungkan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura saat masa kampanye lalu.
Program yang awalnya menjadi angin segar bagi ribuan orang tua murid baru tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri di Kepri ini kini resmi dipastikan tidak diakomodasi dalam APBD Murni 2026. Alhasil, beban biaya perlengkapan sekolah yang cukup tinggi kembali harus dipikul secara mandiri oleh masyarakat.
Semasa kampanye, pasangan Ansar-Nyanyang berulang kali menegaskan visi-misi mereka untuk meringankan beban ekonomi keluarga di sektor pendidikan. Bantuan perlengkapan berupa dua pasang seragam sekolah gratis dipromosikan sebagai program unggulan untuk mendampingi program pembebasan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Namun memasuki tahun anggaran 2026, janji tersebut terbukti menjadi isapan jempol semata. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran perlengkapan siswa telah dihapus sepenuhnya. Dampaknya, sebanyak 39.000 peserta didik baru di seluruh Kepulauan Riau dipastikan kehilangan hak atas bantuan seragam dari pemerintah daerah pada awal tahun ajaran baru ini.
Pemprov Kepri melalui instansi terkait berdalih bahwa langkah tidak populer ini terpaksa diambil akibat penumpukan beban fiskal dan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Ansar Ahmad dalam keterangan di sejumlah media sebelumnya mengisyaratkan bahwa stabilitas keuangan daerah memaksa pemprov melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja daerah.
Kendati anggaran pendidikan telah dikucurkan sebesar Rp1,06 triliun di Dinas Pendidikan tahun ini, Ansar kembali menjanjikan opsi untuk mengkaji ulang program seragam ini apabila kapasitas keuangan pada APBD Perubahan 2026 membaik.
Penghentian total program seragam gratis ini menjadi pukulan telak bagi perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pengeluaran tak terduga untuk membeli perlengkapan sekolah anak menjadi beban tambahan yang sangat berat bagi ribuan kepala keluarga di Kepri.
Masyarakat pun menyayangkan sikap kepemimpinan Ansar-Nyanyang yang dengan cepat mengorbankan program jaminan sosial dasar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak demi alasan efisiensi anggaran, mengaburkan komitmen mulia yang mereka tawarkan saat berburu suara masyarakat dahulu.(yan)
