Apakah Kekerasan dalam Pacaran Bisa Diproses Pidana?
Oleh: Kartika Asmanda Putri , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

PROKEPRI.COM, OPINI – Hubungan pacaran seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan kepercayaan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua hubungan berjalan dengan baik. Perselisihan antara pasangan terkadang berkembang menjadi tindakan kekerasan, seperti memukul, menampar, mengancam, menghina, hingga memaksa pasangan melakukan hubungan seksual.
Ironisnya, kekerasan dalam pacaran masih sering dianggap sebagai persoalan pribadi yang tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Bahkan, sebagian korban memilih diam karena merasa tindakan tersebut merupakan bagian dari konflik dalam hubungan asmara.
Padahal, kekerasan tetap merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban.
Persoalannya, apakah kekerasan yang dilakukan oleh pacar dapat diproses secara pidana? Bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada korban yang belum terikat dalam hubungan perkawinan?.
Pada dasarnya, hubungan pacaran tidak memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Setiap orang memiliki hak atas keamanan, perlindungan diri, dan kebebasan dari tindakan yang merugikan fisik maupun psikisnya.
Dalam perspektif hukum pidana, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pacar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidananya menjadi lebih berat.
Sebagai contoh, seorang laki-laki menampar atau memukul pacarnya karena merasa cemburu. Meskipun tindakan tersebut terjadi dalam hubungan pribadi, perbuatan itu tetap dapat diproses secara hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Alasan cemburu, emosi, atau keinginan mempertahankan hubungan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan.
Salah satu persoalan yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah anggapan bahwa setiap kekerasan yang terjadi dalam hubungan asmara dapat dikategorikan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2, lingkup tersebut mencakup suami, istri, anak, anggota keluarga tertentu yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya.
Sementara itu, hubungan pacaran pada umumnya belum termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi antara pasangan yang belum menikah tidak otomatis dapat diproses menggunakan ketentuan pidana KDRT.
Meskipun begitu, bukan berarti korban kekerasan dalam pacaran kehilangan perlindungan hukum. Aparat penegak hukum tetap dapat menggunakan ketentuan pidana lain sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak semata-mata ditentukan oleh status hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga oleh sifat dan unsur perbuatan yang terjadi.
Selain kekerasan fisik, persoalan yang tidak kalah serius adalah kekerasan seksual dalam hubungan pacaran. Tidak jarang seseorang merasa memiliki hak untuk memaksa pasangannya melakukan tindakan seksual dengan alasan telah menjalin hubungan cukup lama atau saling mencintai. Padahal, hubungan pacaran tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan persetujuan dan kehendak pasangan. Pemaksaan tindakan seksual tetap berpotensi menjadi tindak pidana meskipun dilakukan oleh pacar sendiri.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum untuk menindak berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik maupun nonfisik, sepanjang memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang. Sebagai contoh, seseorang yang memaksa pacarnya melakukan tindakan seksual dengan memanfaatkan ancaman, ketergantungan, atau keadaan rentan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang relevan.
Persetujuan dalam suatu hubungan harus tetap dihormati. Status sebagai pacar tidak memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menguasai tubuh maupun kehendak pasangannya. Korban kekerasan dalam pacaran sering menghadapi hambatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Rasa takut, ancaman dari pasangan, tekanan keluarga, hingga kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat dapat membuat korban memilih mempertahankan hubungan yang sebenarnya membahayakan dirinya.
Padahal, tindakan kekerasan yang dibiarkan berulang berpotensi menimbulkan akibat yang lebih serius. Oleh karena itu, korban perlu memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan mengakses mekanisme hukum.
Apabila mengalami kekerasan fisik, korban dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian dengan membawa bukti yang relevan, seperti hasil pemeriksaan medis, dokumentasi luka, percakapan yang menunjukkan ancaman, maupun keterangan saksi. Untuk kekerasan seksual, korban juga dapat memperoleh pendampingan dan layanan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat perlu mengubah pandangan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan persoalan pribadi yang harus diselesaikan secara tertutup. Hubungan asmara tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan tindakan yang melanggar hukum.
Pacaran merupakan hubungan yang seharusnya dilandasi rasa saling menghargai, bukan ketakutan atau pemaksaan. Setiap orang memiliki hak untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat tanpa harus mengalami ancaman maupun kekerasan.
Cinta tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Ketika tindakan dalam hubungan pacaran telah memenuhi unsur tindak pidana, hukum tetap dapat hadir untuk melindungi korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku.***
