KEPRI

Polemik Lahan 60 Hektare di Lingga, Mahasiswa Desak DPRD Kepri Panggil Manajemen PT CSA

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Tanjungpinang mendesak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, segera merealisasikan janjinya untuk memanggil manajemen PT Citra Sugi Aditya (PT CSA). Desakan ini menyusul mencuatnya bukti dokumen asli milik warga terkait polemik lahan perkebunan kelapa sawit di Dusun Sambau, Desa Limbung, Kabupaten Lingga.

Sikap tegas mahasiswa ini muncul setelah aktivis sekaligus pemegang surat kuasa warga, Zuhardi, turun langsung mengecek lokasi lahan bersama mantan perangkat desa setempat sebagai saksi. Di lapangan, warga menunjukkan sejumlah dokumen asli penguasaan tanah yang diklaim mencakup area seluas lebih dari 60 hektare.

Ketua Umum IMKL Tanjungpinang, Dimas Alpharezi Bastian, menilai temuan dokumen asli dan arsip agraria lama tersebut tidak bisa dianggap remeh. Ia meminta DPRD Kepri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga segera turun tangan melakukan verifikasi faktual.

“Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya melalui pernyataan, tetapi harus diuji melalui verifikasi dokumen dan pemeriksaan langsung di lapangan,” tegas Dimas dalam keterangan resminya di Tanjungpinang, Minggu (22/11/2026).

Dimas menyoroti kejanggalan di lapangan, di mana dokumen asli masih dipegang oleh masyarakat, namun sebagian lahan tersebut sudah dibuka dan ditanami kelapa sawit oleh perusahaan. Menurutnya, status penguasaan, batas tanah, hingga proses pembebasan lahan wajib diaudit secara objektif.

Sebelumnya, IMKL Tanjungpinang sempat mengapresiasi keterbukaan Iman Sutiawan yang menjembatani aspirasi beasiswa pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT CSA. Kala itu, Iman juga berkomitmen tidak menutup mata dan siap memanggil perusahaan jika ada masalah operasional di lapangan.

Terkait hal itu, Protokoler Eksekutif IMKL Tanjungpinang, Zainal, mengingatkan agar program CSR perusahaan tidak dijadikan tameng untuk menutupi sengketa agraria dengan warga lokal.

“Jangan sampai program CSR dan kontribusi perusahaan terhadap pendidikan justru berjalan beriringan dengan persoalan hak atas tanah yang belum memperoleh kejelasan. Kami berharap komitmen Ketua DPRD Kepri untuk memanggil dan mendudukkan persoalan ini benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Zainal.

IMKL Tanjungpinang melayangkan tiga poin tuntutan utama untuk menyelesaikan polemik tersebut. Pertama, agar segera menggelar forum verifikasi, dengan meminta Ketua DPRD Kepri dan Pemkab Lingga memfasilitasi mediasi resmi dengan menghadirkan manajemen PT CSA, Zuhardi selaku kuasa warga, pemilik lahan, pemerintah desa, serta mantan perangkat desa.

Kedua, bukan anti investasi. Maksudnya, menegaskan bahwa perjuangan warga menuntut hak tanah adalah langkah mencari kepastian hukum, bukan upaya menghambat investasi di Kabupaten Lingga.

Ketiga, membuka dokumen perusahaan. Mendesak PT CSA transparan menunjukkan dokumen dasar penguasaan maupun pembebasan lahan, serta meminta Pemkab Lingga memverifikasi ulang batas tanah secara adil.

IMKL memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga warga mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah mereka tanpa mengabaikan iklim investasi yang sehat di Bunda Tanah Melayu.(yan)

Back to top button