PROKEPRI.COM, OPINI – Di sebuah siang yang gerah, saya duduk di kantin suatu kampus, menatap para mahasiswa yang berlalu-lalang dengan wajah letih. Sebagian mengapit map berisi persyaratan yudisium, sebagian lagi memegang proposal skripsi yang entah ke berapa kalinya harus direvisi. Suasana kampus yang dahulu saya bayangkan sebagai pusat perjumpaan ide kini terasa seperti jalur produksi di pabrik: efisien, tergesa-gesa, dan penuh target. Kampus yang seharusnya menjadi “rumah peradaban”, justru berubah menjadi lorong sempit yang memburu angka-angka kelulusan.
Saya teringat percakapan dengan seorang dosen senior yang penuh kegetiran. “Kita ini sedang mencetak lulusan, bukan membangun manusia,” keluhnya. Ia bercerita tentang mahasiswa yang sibuk mengejar IPK, tanpa sempat bertanya pada dirinya sendiri: “Untuk apa aku belajar?” Lebih memprihatinkan, banyak di antara mereka kehilangan daya kritis, karena sejak awal pendidikan mereka diperlakukan layaknya produk yang harus memenuhi standar mutu, bukan manusia yang tumbuh dalam kebebasan berpikir.
Fenomena yang Nyata
Fenomena ini bukan sekadar keluh-kesah nostalgik. Di banyak perguruan tinggi, target kelulusan tepat waktu, angka IPK, kuota publikasi, dan peringkat akreditasi menjadi indikator utama keberhasilan institusi. Proses pendidikan diringkas menjadi urusan administrasi: SKS harus terpenuhi, proposal harus disetujui, dan ijazah harus tercetak. Di balik itu semua, ada nurani-nurani yang tercecer, idealisme yang mati sebelum sempat tumbuh.
Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, memperingatkan tentang bahaya “banking education”; model di mana pengajar menumpuk pengetahuan ke peserta didik yang pasif. Model ini menciptakan relasi kuasa yang menutup ruang dialog. Lebih jauh, Martha Nussbaum menegaskan pentingnya humaniora sebagai penopang demokrasi; pendidikan yang hanya berorientasi ekonomi akan melahirkan warga yang miskin empati dan rentan terhadap manipulasi. Jika kampus berubah menjadi pabrik, maka peran pembentukan nurani dan imaginasi publik tergerus.
Dalam konteks Indonesia, kecenderungan administratif dan kuantitatif juga terlihat: standar mutu yang rigid, penilaian yang bertumpu pada angka, serta kultur manajemen yang menekankan efisiensi. Mahasiswa, sebagai subjek pendidikan, alih-alih didorong menjadi agen perubahan, seringkali terdorong untuk mengoptimalkan “nilai” sebagai modal masuk pasar kerja. Pendidikan berubah menjadi instrumen adaptasi, bukan arena pembentukan watak dan kebijaksanaan.
Saya kerap menemui mahasiswa yang menanyakan hal-hal pragmatis: “Berapa minimal halaman skripsi?” “Apakah ikut seminar ini bisa dapat sertifikat?” Mereka menanyakan prosedur administratif lebih percaya diri daripada bertanya tentang visi hidup atau peran sosial. Ini bukan semata-mata kesalahan individu; ini adalah cermin sistem yang memproduksi orientasi semacam itu.
Rumah Peradaban Memerlukan Jiwa, Bukan Mesin
Pertanyaan mendasar muncul: apakah kita mau kampus hanya sebagai mesin penghasil lulusan, atau sebagai rumah peradaban yang menumbuhkan etika, estetika, dan kecerdasan moral?
Ali Shariati pernah menggambarkan pendidikan sebagai proses pembentukan insan paripurna, bukan sekadar teknokrat. Driyarkara juga menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia muda. John Dewey menambahkan bahwa pendidikan sejati adalah pengalaman hidup yang berlanjut; ia bukan persiapan untuk hidup, melainkan bagian dari hidup itu sendiri. Jika landasan-landasan ini dipahami, maka tujuan perguruan tinggi harus melampaui output kuantitatif: membentuk kecakapan etis, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial.
Praktik kurikulum yang menomorsatukan kompetensi teknis tanpa ruang reflektif memberi efek sistemik. Mahasiswa terlatih menjadi problem-solver teknis, namun kurang dilatih menjadi penanya moral, yang mempertanyakan tujuan, dampak, dan keadilan dari solusi yang mereka tawarkan. Padahal, peradaban sehat membutuhkan kedua hal sekaligus: keahlian dan kebijaksanaan.
Ilustrasi konkret: sekelompok mahasiswa teknik yang saya temui mampu merancang sistem irigasi pintar, tetapi ketika diajak berdialog tentang siapa yang akan memperoleh manfaat, bagaimana distribusi air diberlakukan adil, dan dampak budaya terhadap petani setempat, diskusi menjadi kikuk. Keterampilan teknis tanpa narasi kemanusiaan akan berujung pada solusi yang efisien, namun tidak adil: produk teknologi tanpa kompas moral.
Jalan Kecil yang Berpengaruh: Solusi dan Harapan
Mengubah “wajah kampus” bukanlah tugas satu orang. Ia menuntut intervensi struktural dan kultur. Namun, ada langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh sekarang juga:
1. Mereorientasi Kurikulum; Jangan hanya menambah muatan vokasional; selipkan mata kuliah yang memaksa refleksi etis, studi kasus sosial, dan proyek lintas disiplin. Pendidikan berbasis proyek sosial dan pembelajaran partisipatif (community-engaged learning) memberi mahasiswa pengalaman konkret berinteraksi dengan masyarakat dan menghadapi kompleksitas hidup.
2. Mengubah Sistem Penilaian; Perlu sistem asesmen yang menilai proses, refleksi, dan kontribusi sosial, bukan semata output kuantitatif. Portofolio, penilaian sejawat, dan laporan lapangan bisa menjadi alternatif yang lebih holistik.
3. Membudayakan Ruang Dialog; Dosen dilatih bukan sekadar sebagai “pemberi materi” tetapi fasilitator dialog. Waktu kuliah diorganisir agar ada ruang debat, pembacaan kritis, dan diskusi publik. Di banyak perguruan tinggi dunia, seminar publik dan forum lintas fakultas menghidupkan kembali tradisi akademik sebagai ruang pertukaran gagasan.
4. Mendukung Inisiatif Mahasiswa; Kampus harus memberi insentif kepada komunitas yang menggerakkan penelitian sosial, karya seni, dan kegiatan kemanusiaan. Pengakuan institusional (bukan sekadar sertifikat) penting untuk menumbuhkan budaya kontribusi.
5. Kepemimpinan Akademik Visioner; Rektor dan dekan perlu memiliki visi yang berani menempatkan pendidikan kemanusiaan sejajar dengan produktivitas. Kebijakan-kebijakan harus menyediakan ruang bagi eksperimen pedagogis tanpa dihukum oleh target administratif semata.
Langkah-langkah ini bukan hal utopis. Di sejumlah kampus, program pengabdian masyarakat yang terstruktur, kursus literasi publik, dan unit kebijakan pendidikan berbasis moral telah menunjukkan dampak positif: mahasiswa lebih reflektif, dan karya akademik lebih relevan sosial.
Menyalakan Bara Peradaban
Pilihan ada di tangan kita: biarkan kampus menjadi pabrik yang rapi, namun sunyi; atau sulut kembali bara kecil yang merindukan kebebasan berpikir. Di balik map-map tebal dan berkas administrasi, masih ada mahasiswa yang bertanya tentang makna hidup, masih ada dosen yang gelisah, dan masih ada komunitas yang menunggu sinergi pengetahuan dan kemanusiaan.
Kampus sejati bukanlah gudang angka, melainkan taman tempat gerak peradaban tumbuh: debat yang tajam, seni yang menggugah, penelitian yang membumi, dan jiwa-jiwa yang dimampukan untuk bertanya serta peduli. Bila kita memilih rumah peradaban, kita memilih masa depan bukan sekadar produktif, melainkan beradab.
Jangan biarkan ijazah menjadi akhir pencarian; biarkan ia menjadi tanda bahwa perjalanan menuju kemanusiaan dimulai. Karena sejatinya, ilmu tanpa nurani adalah alat tanpa tujuan. Dan kampus (rumah kecil peradaban) haruslah tempat di mana nurani itu terus disuburkan.***
@Tulisan ini telah terbit di Kemenag
