PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berencana memberikan 10 unit alat X-ray kepada Provinsi Kepri. Peralatan tersebut ditargetkan dapat diserahkan pada bulan depan.
Selain dukungan peralatan, Kemenkes juga akan menyiapkan pembiayaan untuk kegiatan pemeriksaan, termasuk dukungan bagi tenaga kesehatan, radiografer, dokter dan kader yang terlibat dalam program penanggulangan TBC.
Secara nasional, pemerintah juga menargetkan pemerataan fasilitas pemeriksaan melalui penyediaan alat X-ray di puskesmas, termasuk dukungan tenaga radiografer serta peremajaan fasilitas kesehatan yang sudah berusia tua.
Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menegaskan, keberhasilan program penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Penanganan, menurutnya, tidak cukup dilakukan ketika seseorang sudah sakit, tetapi harus diperkuat melalui deteksi dini dan pencegahan.
“Langkah ini dinilai penting karena tantangan utama penanganan TBC di Indonesia saat ini bukan lagi pada keberhasilan pengobatan, melainkan masih banyaknya kasus yang belum ditemukan dan belum mendapatkan penanganan,”kata Benjamin saat menjadi keynote speaker sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026) kemaren.
Ia mengatakan, pemberantasan TBC merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tingginya kasus TBC di Indonesia masih menjadi tantangan karena terdapat masyarakat yang telah terinfeksi, namun belum teridentifikasi dan belum memperoleh pengobatan.
“Persoalan kita bukan lagi bagaimana mengobati pasien TBC, karena tingkat keberhasilan pengobatannya sudah sangat baik. Tantangan kita adalah menemukan kasus dan mencegah orang yang kontak erat agar tidak ikut sakit,” ujarnya.
Menurut Benjamin, penemuan kasus harus dilakukan secara aktif dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kader kesehatan, camat, lurah, pemerintah daerah hingga masyarakat. Kontak erat pasien TBC juga perlu diperiksa untuk memastikan kemungkinan terjadinya penularan.
Mereka yang memenuhi kriteria, lanjutnya, akan mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) untuk mencegah infeksi berkembang menjadi penyakit TBC.
Khusus di Kepri, tantangan penemuan kasus menjadi lebih kompleks karena karakteristik wilayah kepulauan. Dari perkiraan sekitar 13 ribu kasus TBC, baru sekitar 6.000 hingga 7.000 kasus yang berhasil ditemukan.
Namun, setelah pasien teridentifikasi, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kepri tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 95 persen.
“Jadi kita relatif baik dalam mengobati, tetapi masih kurang dalam menemukan kasus dan melakukan pencegahan,” kata Benjamin.
Karena itu, strategi penanganan TBC di Kepri akan diarahkan pada peningkatan pemeriksaan kontak erat, pemberian TPT, penguatan peran kader kesehatan, serta pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga TBC.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurut Ansar, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini, atau di atas batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar.(yan)
