KARIMUNKEPRI

Ketua DPRD Karimun Dituduh Menipu, Sekwan angkat bicara

 

Sekwan DPRD Karimun, Eddie Muar. Foto prokepri/fiq.

PROKEPRI.COM, KARIMUN – Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat diberitakan akan dilaporkan oleh pengusaha mebel terkait dugaan hutang piutang pengambilan barang mebel untuk rumah dinas pimpinan DPRD Karimun sejak tahun 2018 lalu.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karimun, Eddie Muar pun angkat bicara dengan menegaskan bahwa Ketua DPRD Karimun tidak ada kaitannya dalam persoalan pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Tidak ada kaitan, karena jelas tidak ada kewenangan ketua DPRD untuk membeli atau mengadakan barang milik daerah khususnya di DPRD,

Eddie mengatakan, hal tersebut bahkan sudah sesuai dengan PP 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah bahwa pengadaan barang dan jasa di DPRD merupakan kewenangan pengguna barang dalam hal ini adalah Sekwan.

Dan terkait masalah ini, terjadi pada 2018 hingga 2019 dimana, saat itu posisi Sekwan masih dijabat oleh Jefridin.

“Sementara, apa yang dituduhkan kepada Ketua DPRD itu sudah diproses sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa dan sudah lunas dibayar pada tahun tersebut,

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pimpinan DPRD yakni Ketua dan Wakil Ketua DPRD memang memiliki tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara beserta kelengkapannya.

Dengan begitu, baginya sudah jelas tidak ada kaitannya masalah tersebut dengan Unsur Pimpinan di DPRD karena dalam hal ini dirinya hanyalah pemakai.

Eddie menambahkan, mekanisme pengadaan barang dan jasa di DPRD Karimun tetap mengacu pada PP yang mengaturnya.

Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa itu sendiri pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mengadakan barang dan jasa melalui pihak ketiga mekanismenya dalam hal ini perusahaan yg ditunjuk.

“Dan PPK jelas tidak boleh berhubungan langsung dengan pemilik toko atau perusahaan yg menyediakan barang, mereka hanya boleh berurusan dengan pihak ketiga,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat ketika dikonfirmasi membantah terhadap apa yang digugat oleh pengusaha mebel tersebut.

Menurutnya, sudah jelas dirinya sebagai Ketua DPRD tidak ada wewenang melakukan intervensi terhadap kegiatan barang dan jasa.

Bahkan, dirinya mengaku pengadaan barang dan saja sudah sesuai ketentuan karena memiliki bukti pembayaran dan dokumen kontrak.

“Sudah sesuai ketentuan semua dokumen kontrak dan bukti pembayaran semuanya lengkap, ada di sekwan. Jadi, pimpinan tidak punya korelasi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucap Yusuf.

Sebaliknya, Yusuf justru merasa nama baiknya secara kelembagaan maupun pribadi sudah tercemar terkait hal tersebut.

“Ini sudah menyangkut pencemaran nama baik lembaga maupun nama saya pribadi, jika masih berlanjut, akan kita laporkan ke penegak hukum dalam hal ini kapolres untuk memanggil yang bersangkutan atas pencemaran nama baik lembaga ini, sudah dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa segala hutang piutang yang terjadi dengan bendahara itu sifatnya pribadi, kalau Pengadaan Barang semua sudah sesuai ketentuan, semua dokumen kontrak dan bukti pembayaran dan kontrak semuanya lengkap ada di Sekwan jadi Pimpinan tidak punya korelasi utk menyelesaikan persoalan ini,” jelasnya

Pihak ketiga itu, sambung Yusuf, merupakan urusan Sekwan bukan Ketua DPRD karena sudah dijelaskan ke yang bersangkutan bahwa ini kaitannya dengan pihak ketiga pengadaan barang dan jasa.

 

“Kenapa harus tagih ke Pimpinan ? tidak ada korelasinya. Ketua DPRD mempunyai hak Perumahan dan Transportasi, sekarang tunjangan perumahan sudah dicabut jadi sekarang rumah dinas dan isinya jadi tanggungan pemerintah,” herannya.

“Kalau terdapat kejanggalan pengadaan barang jasa, kita bisa interupsi atau perbaikan sesuai spek dan kontrak, sebatas itu boleh karena sesuai gak dengan kontrak tadi, selepas itu adalah hak pengguna anggaran (PA) dan PPTK, pembuktiannya ada di bukti pembayaran yang perlu ditekankan jangan menulis berita sepihak perlu dilakukan klarifikasi,”tutup Sekwan Eddie.(fiq)

Back to top button