PROKEPRI.COM, BATAM – Komisi IX DPR RI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah catatan penting dalam operasional dapur MBG. Beberapa standar operasional prosedur (SOP) belum terpenuhi, antara lain kelayakan ruang memasak, ketersediaan genset, serta aspek keamanan dapur.
“Ini menjadi evaluasi bersama bagaimana dapur dengan kondisi seperti itu sudah mendapatkan izin. Kami sudah menyampaikan masukan langsung kepada BGN agar pelaksanaan program ini sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Nihayatul saat meninjau langsung salah satu Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kota Batam dan berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepri., Kamis (18/9/2025).
Selain itu, Nihayatul juga menemukan adanya perbedaan data kebutuhan jumlah dapur MBG di Kepri. BGN sebelumnya menyampaikan kebutuhan sebanyak 264 dapur, sedangkan Pemprov Kepri mencatat 253 dapur.
“Selisih sembilan dapur ini cukup signifikan karena satu dapur bisa melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Hal ini perlu diverifikasi lebih lanjut,” jelasnya.
Dalam diskusi, Komisi IX juga menerima masukan dari BPOM, Dinas Kesehatan, hingga Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Salah satu sorotan adalah efektivitas program MBG dalam menekan angka stunting, mengingat masih ada daerah dengan prevalensi stunting tinggi yang belum mendapatkan alokasi program.
“Program MBG ini hanya diberikan dua kali dalam seminggu dalam bentuk makanan jadi, sementara hari lain berupa makanan instan. Ini dipertanyakan efektivitasnya dalam menurunkan stunting. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi Komisi IX untuk perbaikan ke depan,” tegas Nihayatul.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik kehadiran Komisi IX DPR RI. Ia menyebut saat ini di Kepri telah beroperasi 63 dapur MBG, dengan 103 dapur lainnya dalam tahap persiapan.
“Syukur Alhamdulillah Komisi IX hadir langsung meninjau dapur MBG di Kepri. Memang masih ada kekurangan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan adanya masukan dari DPR, kami di daerah bersama BGN akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar kinerja program ini semakin baik,” ungkap Nyanyang.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri berkomitmen menjalankan program MBG sesuai visi besar pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.(wan)
Editor: yn
