PMII Tanjungpinang-Bintan Bakal Gelar Aksi di Kejati Kepri Besok, Desak Usut Dugaan Penyimpangan Honorarium
PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang-Bintan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau, Tanjungpinang, pada Kamis (12/11/2026) besok.
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai ini dilakukan untuk mendesak pengusutan dugaan penyimpangan pembayaran honorarium di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).
Berdasarkan pemberitahuan rencana aksi yang diterima, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang akan berkumpul terlebih dahulu di Taman Batu Sepuluh sebelum bergerak menuju lokasi aksi di Kejati Kepri.
Aksi ini berada di bawah tanggung jawab Ketua PC PMII Tanjungpinang-Bintan dengan Amirudin bertindak sebagai koordinator lapangan.
Dalam rencana aksinya, PC PMII Tanjungpinang-Bintan membawa sembilan poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Gubernur Kepri, Pemprov Kepri, DPRD Kepri, serta Kejati Kepri.
Kepada Gubernur dan Pemprov Kepri, massa mendesak keterbukaan dokumen pembayaran honorarium Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dipersoalkan, meliputi dasar hukum, jumlah anggaran, realisasi, daftar penerima, hingga dokumen pertanggungjawabannya.
Mereka juga menuntut penjelasan terbuka terkait dugaan pembayaran honorarium kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dasar hukum dan mekanisme penetapannya.
Selain itu, PC PMII meminta Pemprov Kepri menjelaskan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembayaran honorarium tersebut.
Mereka menuntut penyelesaian dan pengembalian uang daerah apabila pemeriksaan membuktikan adanya pembayaran yang wajib dikembalikan sesuai ketentuan hukum, serta mendesak evaluasi menyeluruh terhadap aturan dan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, kepada DPRD Provinsi Kepri, massa mendesak lembaga legislatif tersebut menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara terbuka.
Di sisi lain, Kejati Kepri didesak untuk mengusut dugaan penyimpangan pembayaran honorarium ini secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Massa juga meminta pihak kejaksaan tidak membiarkan penanganan perkara dugaan korupsi tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum.(yan)
