NASIONAL

Resmi Disahkan Jadi UU, Perampasan Aset Berlaku

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.. Foto DPR RI

PROKEPRI.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan bersejarah ini ketok palu dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati ini menyetujui naskah akhir yang terdiri dari 74 pasal secara bulat bersama perwakilan pemerintah.

Pengesahan ini tercatat lebih cepat hampir satu bulan dari tenggat waktu awal yang dijanjikan parlemen, yakni 15 Desember 2026.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU). Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujar Puan Maharani dalam keterangan pers usai rapat paripurna.

Puan menegaskan bahwa percepatan pengesahan aturan yang telah dinantikan selama 18 tahun ini bukan dilakukan secara terburu-buru, melainkan karena urgensi kebutuhan hukum di masyarakat.

Ia juga memastikan seluruh proses penyusunan beleid telah dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik untuk mencegah kesalahpahaman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi publik secara luas (meaningful participation).

Selama masa penyusunan, Komisi III tercatat menggelar 87 kali rapat dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, hingga mahasiswa.

Selain rapat di parlemen, Komisi III DPR RI juga telah melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi serta melakukan sosialisasi langsung di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan guna menyerap masukan terkait substansi undang-undang tersebut.(yan)

Back to top button