DPR RI
-
NASIONAL
UU KUHAP Yang Baru Disahkan Berlaku Mulai 2 Januari 2026
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) akan diberlakukan mulai tanggal…
Read More » -
NASIONAL
RKUHAP Disahkan Jadi UU, Berikut 14 poin Revisinya
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (18/11/2025). Pengesahan dipimpin…
Read More » -
NASIONAL
Tim Pansel Serahkan Tujuh Nama Calon Anggota KY ke DPR
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Tim Panitia Seleksi (Pansel) menyerahkan tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI, Senin (17/11/2025).…
Read More » -
NASIONAL
DPR RI Tak Berwenang Tentukan Besaran Alokasi APBN yang Ditransfer ke Daerah
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan besaran alokasi Anggaran Pendapatan dan…
Read More » -
NASIONAL
Komisi X dan XIII DPR RI Setujui Naturalisasi Lima Pesebakbola Diaspora
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Komisi X dan XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyetujui naturalisasi lima pesebakbola Diaspora dalam…
Read More » -
NASIONAL
DPR Segera Kaji Putusan MK Memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkah pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah…
Read More » -
KEPRI
FGD Bersama DPR RI Bahas Natuna-Anambas Jadi Provinsi Khusus Digelar 23 April
PROKEPRI.COM, NATUNA – Focus Group Discussion (FGD) bersama DPR RI membahas Natuna-Anambas menjadi provinsi khusus bakal digelar pada tanggal 23…
Read More » -
NASIONAL
DPR Setujui Naturalisasi Dean, Joey dan Emil
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atau naturalisasi kepada tiga pemain sepakbola, yakni, Dean…
Read More » -
NASIONAL
Kemendagri Diminta Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Honorer
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta melarang kepala daerah terpilih mengangkat Tim Sukses (Timses) menjadi pegawai honorer atau…
Read More »
