PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri agar kedepan tidak terlambat lagi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami memahami tahun ini ada banyak kendala. Kami berharap, kedepan pembahasan ini (APBD) harus dimulai sejak pertengahan tahun. Kalau tidak, kami yang akan berada paling depan mengkritisi kebijakan pemerintah,” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Kepri, Sukhri Fahrial dalam pendapat fraksi-fraksi terhadap nota keuangan di ruang rapat Ketua DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (31/1).
Kendati Fraksi Hanura Plus dalam pendapatnya kembali mengingatkan pemerintah agar keterlambatan ini tidak terulang kembali, seluruh fraksi di lingkungan DPRD Kepri sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2017 untuk disahkan besok Rabu (1/2).
Hal senada juga dikatakan Fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Iskandarsyah. PKS-PPP, tegas Iskandarsyah sepakat dengan fraksi Hanura. Ia juga meminta agar keterlambatan itu dapat menjadi catatan bersama.
“Visi misi mewujudkan pemerintah unggul dibidang maritim, kami melihat belum ada alokasi anggarannya,” kata Iskandarsyah.
Pemprov Kepri juga didesak untuk menuntaskan penjaminan dana bergulir yang saat ini sudah dibuatkan kerangka kerjanya.
“Tapi dalam anggaran 2017, belum terlihat,” kata Iskandarsyah.
Selanjutnya adalah permintaan dari fraksi agar seluruh ASN di Pemprov Kepri ini dilakukan asesmen. Sehingga, pejabat yang ada benar-benar kredibel dan layak.
Fraksi PDIP dan Golkar juga akhirnya menerima RAPBD ini dengan berbagai catatan. Catatan itu diantaranya adalah penyusunan APBD harus dipercepat dan lebih awal, agar pembahasan APBD tidak tergesa-gesa. (*)
