KEPRITANJUNGPINANG

Tambang Bauksit Ilegal Marak di Bintan, Masyarakat Demo Gubernur

Suasana aksi demontrasi kantor gubernur kepri di Dompak terkait tambang bauksit ilegal di Bintan, Senin (18/2/2019).

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPD) melakukan aksi demontrasi di kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (18/2/2019). Demo bertujuan mendesak Gubernur Nurdin Basirun menindak tegas mafia tambang bauksit ilegal di Bintan

Koordinator Aksi, Juandi menyatakan tuntutannya dalam aksi tersebut. Dia memaparkan, ada empat tuntutan yang menjadi pernyataan sikap mereka.

Keempat tuntutan yang dimaksud pertama meminta Pemerintah Provinsi untuk meninjau ulang dan atu mencabut IUP OP yang dikeluarkan oleh PTSP kepada beberapa PT atau CV yang diketahui melakukan penambangan.

Kedua, pemerinta segera membentuk tim Investigasi untuk meninjau aktivitas ekploitasi di kawasan HPK dan HPT.

ketiga, pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pegawai, oknum pemerintah, oknum legislatif dan oknum aparat penegak hukum serta mafia tambang apabila kedapatan melakukan dan atau bersama sama melakukan penambangan di Kabupaten Bintan yang menyebabkan kerugian Negara.

Kemudian keempat, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk bertanggung jawab penuh terkait kejadian penambangan yang terjadi di Kabupaten Bintan.

Mewakili gubernur, Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kepri, Amjon akhirnya menemui massa aksi dan berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Pemprov Kepri melalui Kadis ESDM Kepri, Amjon akan mengevaluasi sejumlah perizinan tambang yang ada di Bintan khususnya yang tidak sesuai prosedur.(dri)

Editor : YAN

Back to top button