NASIONAL

TII Sebut Tingkat Korupsi di Sektor Pertahanan Tinggi

Sejumlah Alutsista Kebanggaan TNI di Pamerkan.(Foto Tempo)

PROKEPRI.COM,JAKARTA – Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau Government Defense Integrity Index (GDI) tahun 2020. Indeks ini mengukur tingkat risiko korupsi di lembaga pertahanan nasional dari 86 negara di seluruh dunia.

Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, mengatakan bahwa indeks GDI merupakan pengukuran resiliensi institusi pertahanan terhadap risiko korupsi, dimana skor yang didapatkan merupakan kombinasi dari 5 indikator yaitu kebijakan politik, anggaran, manajemen personel, operasi militer dan pengadaan di sektor pertahanan.

Dari penilaian indeks teresebut, Alvin menyebut bahwa Indonesia menempati peringkat ke-34 dari total 86 negara. Dalam penjelasannya, ia menyebut Indonesia mendapat skor GDI 47 dari 100, atau dengan kata lain memiliki nilai keseluruhan D.

“Artinya, jika kita lihat dari tingkat risiko korupsinya, (Indonesia) masih berada pada level risiko tinggi, sama dengan (hasil) pengukuran di tahun 2015 lalu,” ujar Alvin dalam diskusi daring pada Senin, 22 November 2021.

Menanggapi hal tersebut, menurut Alvin, hasil penilaian Indonesia pada GDI 2020 memberikan gambaran sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan secara kurang akuntabel dan transparan, serta prosedur mitigasi risiko korupsi juga belum bisa memadai.

Selain itu, Alvin juga mengomentari peran pemerintah. “Jika pemerintah serius membangun keamanan dan stabilitas nasional dan internasional, (maka) perlu untuk ditanamkan mekanisme anti-korupsi di dalam lembaga pertahanan,” ujar Alvin.

Transparency International Indonesia memberikan sejumlah usulan untuk mengoptimalkan integritas sektor pertahanan di Indonesia.

“Rekomendasinya, secara umum kami ingin menyampaikan bahwa sangat penting untuk memperkuat pengawasan internal dari pemerintah maupun eksternal,” ujar Alvin.

“Lalu (dilakukan) juga penguatan instrumen antikorupsi di lembaga pertahanan, penguatan integritas di sisi perusahaan pertahanan, (dan) tentu (yang) tidak kalah penting adalah penguatan pengawasan kelompok masyarakat sipil,” ujar Alvin. (Tmp)

Editor: Muhammad Faiz

Back to top button