Wawako Ariza Minta Keluhan Warga di Medsos Jadi Bahan Evaluasi Pelayanan Publik

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menjadikan keluhan masyarakat yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat, Senin (26/10/2026).
“Kalau kita rajin buka WA, buka HP kita, banyak keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Raja Ariza.
Menurutnya, kualitas layanan yang diterima warga sangat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kebutuhan dan keluhan masyarakat harus ditanggapi secara tepat melalui komitmen penyelenggara, kompetensi aparatur, standar pelayanan yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Terkait proses integrasi pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Tanjungpinang yang sudah berjalan sejak 2022, Raja Ariza mengakui adanya kendala teknis dan perbedaan regulasi di setiap instansi vertikal, serta keterbatasan sarana dan prasarana.
“Kadang-kadang perlu masa, perlu waktu untuk melakukan integrasi. Namun, kadang-kadang masyarakat tidak memandang seperti itu, mereka semuanya ingin serba cepat,” tambahnya.
Ia berharap melalui forum ini, koordinasi antarlembaga dapat diperkuat agar perbedaan prosedur tidak menyulitkan warga saat mengakses layanan. Saat ini, MPP Tanjungpinang telah menyatukan 221 jenis layanan dari 32 instansi pusat dan daerah dalam satu tempat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Adi Firmansyah, menjelaskan bahwa FKP tahun ini mengangkat tema penguatan integrasi layanan melalui koordinasi antarpenyelenggara dan partisipasi pengguna layanan.
Kegiatan ini melibatkan sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, perbankan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, akademisi, media, hingga pelaku usaha.
“Melalui FKP ini, kita ingin mendengar pendapat dari berbagai pihak. Ke depan, kita akan melakukan perbaikan dan memperkuat sinergi agar pelayanan semakin baik,” tutur Adi.(yan)
