Kapal Ikan Asing Kembali Marak di Perairan Anambas, Nelayan Pulau Terluar Minta Negara Hadir

PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Laut Natuna-Anambas yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir kembali menghadapi ancaman serius.

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas kapal ikan asing (KIA) dan kapal-kapal besar dari luar daerah disebut semakin marak memasuki wilayah tangkap nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

‎Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan nelayan pulau terluar. Mereka mengaku bukan hanya kehilangan hasil tangkapan, tetapi juga mulai kehilangan rasa aman saat melaut di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup mereka.

‎Para nelayan berharap negara benar-benar hadir menjaga laut perbatasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pengawasan yang dinilai mulai longgar membuat kapal-kapal asing kembali leluasa beroperasi di kawasan perairan Natuna–Anambas.

‎Sekretaris Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Kepulauan Riau, Dedi Syahputra mengatakan, pihaknya dalam satu bulan terakhir menerima banyak laporan dari nelayan lepas pantai terkait keberadaan kapal ikan asing serta kapal dalam negeri yang diduga menggunakan alat tangkap ilegal seperti cantrang.

‎“Dalam satu bulan ini kami banyak menerima laporan dari nelayan terkait keberadaan kapal ikan asing dan kapal ikan dalam negeri yang terindikasi menggunakan cantrang. Nelayan sangat resah karena hasil tangkapan mereka jauh menurun,” ujar Dedi saat dihubungi awak media, Jumat (15/5/2026).

‎Menurut Dedi, laporan tersebut telah diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya.

‎“Laporan nelayan langsung kita teruskan kepada Direktorat Jenderal PSDKP dan sudah ditindaklanjuti,” jelasnya.

‎Ia menegaskan, keberadaan kapal asing dan penggunaan alat tangkap yang merusak tidak hanya berdampak terhadap ekonomi nelayan kecil, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut di wilayah perbatasan.

‎“Dampaknya sangat besar. Pendapatan nelayan kecil menurun, berpotensi memicu konflik di laut, merusak terumbu karang, mengancam keberlanjutan sumber daya ikan, dan tentu negara juga sangat dirugikan,” katanya.

‎Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dandi Andika.

‎Ia menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan menerima laporan dari masyarakat nelayan terkait aktivitas kapal-kapal yang diduga melanggar aturan di laut Anambas.

‎“Kami tetap memonitor, menampung, dan menerima laporan dari masyarakat nelayan terkait aktivitas kapal asing maupun kapal besar yang masuk ke wilayah tangkap nelayan lokal,” ujarnya.

‎Sementara itu, seorang nelayan lepas pantai asal Anambas, Yupin, mengaku kondisi di lapangan semakin memprihatinkan. Ia menyebut kapal pukat asing asal Vietnam hingga kapal besar dari Indramayu kerap terlihat beroperasi di wilayah tangkap nelayan lokal.

‎“Memang kami ada melaporkan maraknya kapal pukat asing di laut kawasan Anambas. Ada kapal dari Vietnam, ada juga kapal besar dari Indramayu yang mencari ikan di sana,” ungkap Yupin.

‎Menurutnya, dalam satu bulan terakhir jumlah kapal besar yang menggunakan alat tangkap tertentu semakin sering terlihat di lokasi tangkap nelayan tradisional.

‎“Nelayan kami yang kerja di dekat sana sering melihat kapal-kapal itu menangkap ikan di lokasi kami. Bahkan kadang berpapasan dengan kapal aparat, tapi kapal asing itu tetap santai meninggalkan lokasi,” ujarnya.

‎Yupin menuturkan, kehadiran kapal-kapal besar tersebut membuat hasil tangkapan nelayan tradisional terus menurun. Laut yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah kini terasa tidak lagi nyaman bagi nelayan kecil.

‎“Dengan adanya kapal asing dan kapal besar dari luar daerah, hasil tangkapan kami semakin berkurang. Kadang mereka sengaja bekerja di lokasi tempat kami biasa mencari ikan,” katanya.

‎Di tengah keterbatasan sebagai masyarakat pulau terluar, para nelayan berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi yang mereka alami. Mereka meminta patroli pengawasan laut kembali diperketat demi menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi mata pencaharian nelayan tradisional.
‎
“Kami berharap aparat pemerintah dan penegak hukum turun langsung melihat kondisi di lapangan,” harapnya.

‎Yupin juga mengenang masa ketika pengawasan laut dinilai lebih ketat sehingga kapal asing jarang berani memasuki wilayah perairan Indonesia.

‎“Dulu waktu zaman Bu Susi, kami sering melihat kapal patroli pemerintah di laut. Kapal asing pun jarang terlihat lagi,” kenangnya.

‎Kini, nelayan Anambas hanya berharap negara benar-benar hadir menjaga laut perbatasan demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir di wilayah terluar NKRI.(as)

Editor: yn