PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur (Wagub) Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan bahwa kondisi perekonomian makro Kepri pada triwulan II 2026 menunjukkan capaian yang cukup baik.
“Ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara year on year,”kata Nyanyang dalam pidato Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama, Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026) kemaren.
Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kepri pada Maret 2026, menurut Nyanyang, tercatat 111,22 ribu orang atau 4,09 persen.
“Jumlah tersebut berkurang sekitar 3,3 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 114,55 ribu orang atau 4,26 persen,”ungkapnya.
Nyanyang menerangkan, kondisi tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah provinsi dalam melanjutkan sasaran pembangunan 2026 yang mengusung tema “Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Sumber Daya Manusia, dan Penguatan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”
Tema pembangunan tersebut dijalankan melalui tiga prioritas, yakni percepatan pengelolaan potensi ekonomi, maritim dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; percepatan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana; serta percepatan pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, perluasan pemanfaatan teknologi informasi, dan pelestarian budaya Melayu.
Selain itu, dalam rancangan Perubahan APBD 2026, masih Nyanyang, pendapatan daerah Provinsi Kepri diproyeksikan meningkat sebesar Rp82,188 miliar, dari semula Rp3.312.655.778.935 pada APBD murni menjadi Rp3.394.843.964.978.
Belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp81,309 miliar, dari semula Rp3.544.209.624.327 menjadi Rp3.625.519.387.736.
Sementara itu, pembiayaan neto pada Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp878,42 juta, dari semula Rp231.553.845.392 menjadi Rp230.675.422.758.
Nyanyang berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan segera memperoleh persetujuan bersama, sehingga penetapan Perubahan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaannya berjalan optimal.
“Kami berharap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat segera disetujui bersama, sehingga penetapan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan optimal,”pungkasnya.(yan)
