Dinilai Tak Tegas Tangani Keributan, Wasit Piala Gubernur Anambas Diminta Disanksi

PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Persoalan keributan dalam pertandingan Piala Gubernur 2026 antara Desa Pesisir Timur melawan Desa Keramut belum sepenuhnya berakhir. Meski kedua tim disebut telah berdamai, pihak Pesisir Timur masih mempertanyakan keputusan wasit dan panitia penyelenggara dalam menangani insiden yang terjadi di Lapangan Sulaiman Abdullah, Tarempa pada Selasa (20/10/2026) lalu.

Perwakilan Desa Pesisir Timur, Yoga Syahputra, menilai penanganan keributan tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait penerapan regulasi turnamen dan pemberian kartu merah kepada pemain yang terlibat.

Ia meminta panitia menjelaskan secara terbuka dasar pengambilan keputusan dalam pertandingan yang berakhir dengan keunggulan Desa Keramut, 2-1.

Menurut Yoga, keberatan pihaknya bukan lagi semata-mata menyangkut persoalan antarpemain. Ia menyebut persoalan dengan pihak Desa Keramut telah diselesaikan melalui pertemuan dan perdamaian. Namun, pertanyaan mengenai profesionalitas perangkat pertandingan serta konsistensi panitia dalam menerapkan aturan masih belum terjawab.

“Kalau masalah kami dengan pihak Keramut, sudah aman. Mereka sudah meminta maaf dan kami juga tidak lagi mempermasalahkan persoalan antarkedua tim,” kata Yoga, Jumat (23/10/2026).

Keributan Memicu Reaksi Penonton

Menurut keterangan pihak Pesisir Timur, keributan bermula dari aksi bermain kasar yang kemudian berujung pada dugaan pemukulan dan dorongan antarpemain.

Situasi semakin memanas ketika penonton yang menyaksikan kejadian tersebut ikut bereaksi dan masuk ke area pertandingan. Kondisi itu membuat suasana di lapangan semakin tidak kondusif.

Di tengah keributan tersebut, wasit mengeluarkan kartu merah kepada pemain bernomor punggung 14 dari Desa Keramut dan pemain bernomor punggung 24 dari Desa Pesisir Timur.

Namun, keputusan itu justru menjadi salah satu pokok keberatan pihak Pesisir Timur. Mereka menilai penanganan terhadap dugaan aksi pemukulan belum dilakukan secara tegas dan konsisten.

Yoga mengatakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan dan meminta perangkat pertandingan yang bertugas dalam laga tersebut tidak lagi memimpin pertandingan hingga turnamen berakhir.

“Sudah kita layangkan. Masa wasit dan asisten wasit tidak mengetahui aksi pemukulan. Bahkan, salah memberikan kartu merah. Pemain Keramut yang memukul tak diganjar kartu merah,” ujarnya saat berada di Polsek Siantan.

Regulasi Diskualifikasi Dipertanyakan

Yoga menjelaskan, keberatan timnya mengacu pada regulasi turnamen, khususnya poin kedua yang menurutnya mengatur sanksi atas tindakan pemukulan antarpemain.

Ia menyebut ketentuan tersebut memuat sanksi kartu merah bagi pemain yang melakukan pemukulan, bahkan membuka kemungkinan diskualifikasi terhadap tim yang bersangkutan hingga kompetisi berakhir.

Menurutnya, apabila ketentuan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan turnamen, panitia seharusnya menjelaskan bagaimana aturan itu diterapkan dalam insiden yang terjadi.

“Seharusnya, kalau memang mengacu pada poin kedua regulasi, keputusan itu diambil sebelum pertandingan dilanjutkan. Ini yang menjadi keberatan kami karena panitia tidak mengambil keputusan tegas,” katanya.

Yoga juga menyampaikan bahwa pihak panitia disebut beralasan wasit tidak melihat langsung insiden pemukulan sehingga kejadian tersebut tidak dianggap sebagai pemukulan.

Pernyataan itu, menurut pihak Pesisir Timur, perlu diperjelas agar peserta memahami pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sanksi.

Bagi mereka, persoalan utamanya bukan sekadar apakah pertandingan harus diulang atau hasilnya diubah, melainkan apakah regulasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten.

Keputusan Kartu Merah Dinilai Tidak Konsisten

Selain mempersoalkan penerapan regulasi, Yoga juga menyoroti kelanjutan pertandingan setelah keributan terjadi.

Menurut keterangannya, pertandingan sempat dihentikan sebelum akhirnya kembali dilanjutkan sekitar empat menit kemudian.

Ia mempersoalkan kondisi ketika pemain dari salah satu tim yang telah menerima kartu merah tidak kembali bermain, sedangkan pemain dari tim lawan yang juga menerima kartu merah disebut masih berada di lapangan.
Perbedaan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan keputusan wasit setelah pertandingan dilanjutkan.

Yoga menilai pengawas pertandingan seharusnya memastikan seluruh keputusan yang telah diambil dijalankan sesuai ketentuan. Pengawasan, menurutnya, bukan hanya menyangkut keberadaan petugas di lapangan, tetapi juga memastikan aturan diterapkan dengan benar.

Karena itu, ia meminta panitia dan pengawas pertandingan memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian, keputusan kartu merah, serta dasar regulasi yang digunakan.

Setelah pertandingan, pihak Pesisir Timur mengupayakan penyelesaian persoalan melalui mediasi dengan perwakilan Desa Keramut.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Yoga, pihak Keramut mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf. Kedua pihak kemudian sepakat berdamai sehingga persoalan antarpemain tidak lagi menjadi tuntutan utama.

Meski demikian, upaya penyelesaian itu belum menjawab keberatan mereka terhadap panitia penyelenggara.
Yoga mengatakan, pihaknya masih menunggu penjelasan dari ketua panitia, pengawas pertandingan, dan pihak terkait mengenai dasar keputusan yang diambil saat insiden berlangsung.

Ia juga menyebut sejumlah pihak yang diharapkan memberikan penjelasan belum memenuhi harapan dalam upaya mediasi. Pengawas pertandingan yang sempat dihubungi, menurutnya, juga belum memberikan penjelasan yang dianggap memadai.

Yoga menegaskan, pihaknya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan peserta maupun masyarakat yang menyaksikan pertandingan.

Ia mengakui, penerapan ketentuan diskualifikasi terhadap sebuah tim dapat membawa konsekuensi tersendiri, terlebih Desa Keramut telah dinyatakan unggul dengan skor 2-1 dalam pertandingan tersebut.

Namun, menurutnya, hasil pertandingan dan konsekuensi sanksi harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Kalau memang regulasinya menyatakan tim harus didiskualifikasi, tentu itu harus dijelaskan secara terbuka. Tetapi kalau yang diterapkan adalah ketentuan bahwa hanya pemain yang melakukan pelanggaran yang dikeluarkan, kami juga ingin kejelasan bahwa aturan itu memang yang menjadi dasar keputusan panitia,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PSSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Herry Fakhrizal, menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

Ia mengatakan, kejadian itu menjadi bahan perhatian dan pihaknya akan melakukan evaluasi agar pelaksanaan pertandingan berikutnya berjalan lebih baik.

“Kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi dalam pertandingan tersebut. Kami akan melakukan evaluasi agar ke depannya pelaksanaan pertandingan bisa berjalan lebih baik dan tidak ada tim yang merasa dirugikan,” ujar Herry.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Piala Gubernur 2026, terutama dalam menjaga ketegasan wasit, fungsi pengawasan, serta konsistensi penerapan regulasi.

Sebab, dalam kompetisi olahraga, perdamaian antarpemain memang penting untuk meredakan konflik. Namun, penjelasan mengenai keputusan pertandingan juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan peserta terhadap penyelenggara.

Kini, pihak Pesisir Timur masih menantikan penjelasan resmi mengenai penanganan keributan tersebut. Transparansi panitia menjadi penting agar polemik tidak berlarut-larut dan seluruh peserta mendapatkan kepastian bahwa regulasi turnamen diterapkan secara adil.(as)