PROKEPRI.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang (12/11/2026) untuk menyerahkan secara resmi surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Berdasarkan siaran langsung sejumlah televisi swasta nasional, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah sambil membawa sebuah map berwarna putih.
Ia langsung melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu di lobi tanpa memberikan pernyataan lisan sebelum bergegas menuju lantai 7 ke ruang kerja Ketua MPR RI.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama beberapa menit.
Di ruangan tersebut, Gibran diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR, di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Kahar Muzakir.
Usai menyerahkan dokumen pengunduran dirinya, Gibran kembali turun menuju lobi Gedung Nusantara III dan meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberi keterangan kepada wartawan.
Sebelum bertolak ke Senayan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Gibran terlebih dahulu bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi.
Menanggapi kedatangan dan proses penyerahan surat tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pihak pimpinan MPR telah menerima langsung surat pengunduran diri dari Gibran.
Dalam keterangannya, Muzani menyatakan bahwa surat dengan perihal serupa juga telah disampaikan oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka ini terjadi di tengah memanasnya dinamika politik dan hukum nasional terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya.
Keputusan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan saat proses pencalonan Pemilu 2024 lalu.
Putusan Mahkamah Agung tersebut memicu gelombang desakan konstitusional di parlemen, di mana sebanyak 120 anggota DPR RI dari lintas fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri secara resmi ke pimpinan MPR RI, mekanisme ketatanegaraan selanjutnya terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.(cnnindonesia/yan)
