PROKEPRI.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menerima surat pernyataan berhenti dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangan pers resmi yang disampaikan bersama Gibran Rakabuming Raka, Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan tersebut demi kepentingan bangsa dan negara.
Dia menjelaskan bahwa pada pukul 10.15 WIB, Wakil Presiden Gibran datang menghadap secara langsung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya setelah terlebih dahulu menyampaikan surat tersebut kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Prabowo menyampaikan bahwa ia menerima keputusan tersebut dengan berat hati serta mengapresiasi sikap ksatria dan negarawan yang ditunjukkan Gibran. Ia juga memuji keberanian Gibran yang hadir langsung tanpa mengutus perwakilan.
Terkait latar belakang pengunduran diri, ia menyinggung adanya dinamika hukum dan perbedaan sistem pendidikan luar negeri yang membuat pemenuhan persyaratan konstitusional di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi.
Demi kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara, Gibran memutuskan mundur.
Menutup keterangannya, Prabowo memberikan dukungan moral dan meyakini bahwa Gibran yang masih muda memiliki masa depan serta karier yang panjang ke depannya.
Sebelumnya, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan secara resmi surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Menanggapi kedatangan dan proses penyerahan surat tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pihak pimpinan MPR telah menerima langsung surat pengunduran diri dari Gibran.
Dalam keterangannya, Muzani menyatakan bahwa surat dengan perihal serupa juga telah disampaikan oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka ini terjadi di tengah memanasnya dinamika politik dan hukum nasional terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan miliknya.
Keputusan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan saat proses pencalonan Pemilu 2024 lalu.
Putusan Mahkamah Agung tersebut memicu gelombang desakan konstitusional di parlemen, di mana sebanyak 120 anggota DPR RI dari lintas fraksi resmi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri secara resmi ke pimpinan MPR RI, mekanisme ketatanegaraan selanjutnya terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.(yan)
