DPRD Anambas Dorong Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Adat dan Tradisi Lokal Perlu Perlindungan Hukum
PROKEPRI.COM, ANAMBAS – Kekayaan adat istiadat, bahasa daerah, kesenian hingga kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dinilai perlu mendapat perlindungan melalui landasan hukum yang jelas.
Komitmen tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembahasan naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Kantor DPRD Anambas, Kamis (12/11/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda tersebut harus mampu menjawab kebutuhan nyata dalam menjaga, melindungi, serta mengembangkan kebudayaan daerah.
Menurutnya, Anambas memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan warisan budaya tersebut.
Karena itu, diperlukan perhatian dan komitmen bersama agar nilai-nilai budaya lokal tidak tergerus zaman, melainkan tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
“Dalam konteks tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan arah dan kepastian dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Syamsil dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, penyusunan naskah akademik merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kajian tersebut harus mampu menggambarkan kondisi faktual kebudayaan di Anambas, berbagai persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum, hingga arah kebijakan yang akan diwujudkan melalui Ranperda.
Syamsil juga menekankan pentingnya inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki daerah. Hal ini mencakup pendataan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terhadap berbagai warisan budaya yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, upaya pelestarian kebudayaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, lembaga adat, tokoh budaya, serta para pelaku seni.
“Kami berharap penyusunan Ranperda ini nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga identitas asli budaya daerah,” tegasnya.
Untuk memperkuat substansi Ranperda, ia mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan masukan secara terbuka dan konstruktif. Mulai dari tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat hingga pelaku seni dan budaya.
Secara khusus, Syamsil juga menyampaikan harapannya kepada tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji agar kajian dan rekomendasi yang dihasilkan mampu memperkuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah.
Melalui FGD tersebut, DPRD berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemajuan kebudayaan daerah.
Dengan demikian, keberadaan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah nantinya diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam menjaga warisan adat, tradisi, bahasa, kesenian dan kearifan lokal Anambas agar tetap lestari, berkembang, serta dikenal oleh generasi mendatang.(adve)
