Warisan Agung: Gelar “Raja” Bangsawan Bugis-Melayu Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga
Oleh: Raja Hardiansyah, Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Zuriat Kesultanan Riau-Lingga

PROKEPRI.COM, OPINI – Di era modern ini, tidak sedikit generasi penerus zuriat penyandang gelar “Raja” di Kepulauan Riau yang mengalami krisis identitas. Ada yang memakainya tanpa memahami makna historisnya, bahkan ada yang merasa canggung hingga sengaja menanggalkan huruf “R” di depan namanya karena dianggap feodal atau tidak relevan dengan zaman.
Padahal, gelar tersebut bukanlah sekadar huruf mati tanpa makna, melainkan simbol jiwa yang tetap hidup selama warisannya dijaga. Penyematan gelar “Raja” memikul tanggung jawab moral yang besar sekaligus menjadi pengingat bagi para zuriat untuk menjaga kehormatan serta marwah warisan Kesultanan Riau-Lingga demi generasi mendatang.

Akar Sejarah dan Politik Melayu-Bugis
Dalam konteks budaya Melayu yang berakar dari Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga, huruf “R” di awal nama merupakan singkatan dari gelar turun-temurun “Raja”. Gelar ini tidak selalu berarti seseorang sedang memerintah sebagai kepala kerajaan, melainkan penanda identitas genealogis bahwa penyandangnya berasal dari garis keturunan bangsawan kerajaan.
Asal mula gelar ini berawal dari titik balik sejarah Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Ketika dinamika politik internal memaksa Raja Sulaiman mencari koalisi militer, ia meminta bantuan kepada Opu Daeng Lima Bersaudara (Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Marewah, Daeng Celak, dan Daeng Kemasi), putra Opu Tendriburang Daeng Rilaka, yang merupakan keturunan dari La Maddusila, seorang Raja Luwu di tanah Bugis, Sulawesi Selatan.
Setelah berhasil memukul mundur Raja Kecik ke Siak, terjalinlah sumpah setia antara pihak Melayu dan Bugis.
Raja Sulaiman dinobatkan sebagai Yang Dipertuan Besar bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, sementara pihak Bugis menduduki jabatan Yang Dipertuan Muda dengan gelar “Raja” yang diawali oleh Daeng Marewah. Peristiwa ini melahirkan sistem ketatanegaraan unik bernama duaraja (diarki), yakni pembagian kekuasaan antara Yang Dipertuan Besar (Melayu) dan Yang Dipertuan Muda (Bugis).
Puncak penyatuan kedua trah ini terjadi melalui pernikahan politik antara Daeng Celak (Yang Dipertuan Muda II) dengan Tengku Mandak, putri Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Sebagai pembeda simbolis dari bangsawan Bugis murni bergelar “Daeng” dan bangsawan Melayu bergelar “Tengku”, keturunan hasil asimilasi Melayu-Bugis ini kemudian menyandang gelar “Raja”. Dalam tradisinya, pewarisan gelar ini menganut sistem patrilineal atau ditarik secara ketat melalui garis keturunan ayah.
Dari pertautan darah bangsawan Bugis Luwu dan Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga inilah, lahir deretan tokoh besar yang mengukir tinta emas dalam sejarah bangsa. Di antaranya adalah Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah (Pahlawan Nasional yang gugur sebagai syuhada melawan Belanda di Teluk Ketapang, Melaka), Raja Lumu (pendiri Kesultanan Selangor yang bergelar Sultan Salehuddin Shah), serta Raja Ali Haji (Pahlawan Nasional sekaligus pujangga besar Melayu).
Melalui karya monumentalnya, Bustanul Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa, Raja Ali Haji meletakkan fondasi tata bahasa Melayu baku. Fondasi inilah yang kelak menjadi rahim bagi lahirnya Bahasa Indonesia, yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Garis keturunan agung ini pula yang melahirkan Sultan Abdurrahman II Muazzam Syah, pemegang mahkota terakhir Kesultanan Riau-Lingga.
Dari nasab yang sama, berhulu sebagian besar zuriat yang hingga kini masih menyandang gelar kebangsawanan “Raja” dan terus menjaga marwah sejarah di Kepulauan Riau. Penyatuan darah antara putri Sultan Abdul Jalil—penguasa Kesultanan Pahang, Johor, Riau, dan Lingga—dengan putra Opu Daeng Rilekke ibni La Maddusilat telah melahirkan generasi penerus bergelar “Raja” di depan nama mereka.
Menurut Tuḥfat al-Nafīs, La Maddusila adalah seorang raja sekaligus bangsawan besar dari Kerajaan Bugis Luwu, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, garis keturunan yang sebagian besar berada di Kepulauan Riau beserta marwah warisan leluhur tersebut tetap eksis dan terus dipertahankan.
Sewaktu Raja La Maddusila mangkat, naiklah putra sulungnya, Pajung, menggantikan singgasana ayahandanya, sedangkan kedua adiknya diangkat menjadi menteri kerajaan. Akan tetapi, tidak lama kemudian, kedua adiknya tersebut bermohon kepada kakandanya untuk pergi merantau dan mengembara ke negeri orang di sebelah barat Nusantara.
Di kemudian hari, adik bungsunya, Opu Daeng Biasa, berkelana di Tanah Jawa menjadi pemimpin komunitas keturunan Bugis di Batavia. Sementara itu, sebagaimana dicatat oleh Alimuddin Hassan Palawa, Direktur & Peneliti ISAIS (Institute for Southeast Asian Islamic Studies) UIN Suska Riau, Opu Tendri Borung Daeng Relakka—akibat ketidakstabilan pemerintahan di kerajaan asalnya—pergi merantau dan mengembara bersama lima orang putranya ke Siantan, Melaka, dan Johor, bahkan hingga ke Kamboja.
Prasasti Hidup Identitas Bugis
Meski keturunan Yang Dipertuan Muda telah menyatu dalam peradaban Melayu selama berabad-abad, proses akulturasi tidak menghapus jati diri asal mereka. Di wilayah seperti Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Batam dan Lingga, identitas Bugis tersebut tetap lestari sebagai “prasasti hidup”.
Hal ini tercermin melalui eksklusivitas gelar “Raja” pada garis keturunan ayah, catatan silsilah (ranji) yang tersambung hingga ke Kerajaan Luwu—sebagaimana tercatat dalam dokumentasi keluarga zuriat serta direktori kerajaan dunia The Royal Ark—hingga warisan karya sastra sejarah seperti kitab Tuhfat al-Nafis dan Silsilah Melayu dan Bugis yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada abad ke-19.
Selain itu, jejak budaya Bugis masih lestari dalam tradisi pengobatan Buang Bugis, busana pernikahan, serta ragam kuliner tradisional berbahan pisang, ketan, dan santan.
Menjawab Candaan “Raja Tak Berdaulat”
Garis demarkasi kolonial pada masa lalu memang memisahkan nasib keluarga bangsawan ini. Di Semenanjung Malaya (seperti Johor dan Pahang), gelar “Raja” atau “Sultan” berlanjut menjadi institusi monarki konstitusional yang dilindungi Konstitusi Federal Malaysia. Sebaliknya, di sisi selatan, Kesultanan Riau-Lingga menghadapi tekanan kolonial Belanda hingga dibubarkan pada tahun 1911 dan kemudian melebur ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kondisi inilah yang kerap memicu candaan bernada sinis dari sebagian pihak yang menyebut para zuriat sebagai “raja tak berdaulat”. Padahal, secara administratif semua pihak tentu memahami bahwa Kesultanan Riau-Lingga tidak lagi memiliki kekuasaan politik di bawah sistem republik. Namun, memandang gelar ini sebatas kekuasaan politik adalah bentuk pendangkalan sejarah.
Gelar “Raja” telah bertahan beratus-ratus tahun sebagai warisan kultural yang tak ternilai. Oleh karena itu, para zuriat tidak perlu merasa malu atau gengsi menyandang huruf “R” di depan namanya. Gelar tersebut bukanlah simbol kasta untuk disombongkan, melainkan amanah moral untuk senantiasa menjaga budi pekerti luhur serta merawat ingatan sejarah peradaban Melayu-Bugis Kesultanan Riau-Lingga agar tidak terputus ditelan zaman.***
