KEPRITANJUNGPINANG

BUMD Pinang Disaran Dewan Dipailitkan, Begini Jawaban Dirut Fahmi

 

Dirut PT TMB Fahmi bersama Dirops Irwandi disela-sela pertemuan di kedai kopi KKS, Batu 8 Atas, Sabtu (24/10/2020). Foto prokepri/ra.

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Direktur Utama (Dirut) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Fahmi memberikan jawaban terkait saran anggota dewan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipailitkan lantaran tidak produktif, penuh konflik dan minim kontribusi Penghasilan Asli Daerah (PAD).

“Hanya liat dari luar, dalamnya tidak tau. Pembayaran hutang sudah kami seleseikan. Harusnya kami dibela, kasih solusi bukan begitu (saran dipailitkan,red),” kata Dirut PT TMB BUMD Kota Tanjungpinang, Fahmi kepada prokepri, Sabtu (24/10/2020).

Fahmi menekankan, perusahaan plat merah yang dia pimpin hingga saat ini nol anggaran APBD. Mereka fokus pada pengembangan dan pemasukan bisnis yang dikelola bahkan menyumbangkan PAD.

“Kalau bahasa dewan mau ditutup, dia harus tau setiap daerah kabupaten/kota harus ada BUMD. Kita ini nol APBD, hingga sekarang,”ungkapnya.

BUMD, sambung Fahmi, harusnya dibela dengan memberikan solusi guna menuntaskan masalah. “Harusnya bahasa itu dibeckup dengan solusi supaya BUMD maju kedepan,” pintanya.

Fahmi menduga, saran dari anggota dewan agar BUMD dipailitkan, hanyalah bersifat politis.

“Kami anggap mereka cari panggung. harusnya dengan solutif lah,” tutupnya.

Hal yang sama juga diutarakan Irwandi selaku Direktur Operasional (Dirops) PT TMB pada BUMD. Menurutnya, persoalan yang sudah terjadi harus dihadapi.

“Masalah konflik, kami ingin kita harus berani. Karena kita bisnis, bukan sosial kayak OPD. Kalau kita gak kerja, ga dapat duit,” tegas Irwandi.

Kedepan, kata Irwandi, pihaknya akan berusaha maksimal menata perusahaan plat merah tersebut ke arah lebih baik lagi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Muhammad Arif menyayangkan, kisruh di tubuh PT TMB sebagai BUMD.

Arif menilai, manajeman BUMD sangat tidak produktif, ditambah lagi penuh dengan konflik dan an tidak memberikan PAD ke daerah.

“Potensi mereka ke PAD hanya 90 juta saja. Saya ragu dengan kinerja dan rencana bisnis mereka kedepan,” kata Arif dikutip dari hariankepri.com.

Untuk itu Arif menyarankan, agar BUMD ini dipailitkan saja dulu. Lalu diperbaiki atau diganti manajemen yang lebih baik.

Sebagai salah satu anggota dewan yang melahirkan BUMD, Arif sangat kecewa dengan kinerja BUMD saat ini. sehingga rencana bisnis mereka ke depan banyak masalah.

Terpisah, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, bahwa ia akan mencari waktu untuk mengatasi permasalahan BUMD ini.

“Karena saya yakin semuanya ingin yang terbaik. Jadi tunggu saja perkembanganya dalam waktu dekat untuk duduk bersama. Saya selaku pemegang saham tentunya harus buat yang terbaik, apalagi di BUMD ini ada APBD yang dikelola,” tukasnya.(yan)

Back to top button