Dampak PSBB Bagi Perekonomian Masyarakat Indonesia

 

Cindy Febriani. Foto prokepri/Ist

PROKEPRI.COM, OPINI – Parahnya wabah covid-19 di Indonesia membuat pemerintah harus melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) atau yang dapat diartikan sebagai sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantina diri sendiri didalam rumah.

Hal ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang sedang terjadi.

Seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah tak hanya untuk sekedar pembatasan sosial meskipun dikatakan berskala besar tetapi malah membuat perekonomian semakin terpuruk dan perlahan lahan menurun karena dengan adanya PSBB.

Efek samping diberlakukannya PSBB yaitu menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian masyarakat menjadi tersendat, khususnya pengusaha.

Salah satu dampak setelah dilakukannya PSBB yaitu banyaknya masyarakat yang mengeluh karena kesulitan ekonomi, karena saat pandemi seperti ini banyak karyawan yang di PHK secara massal oleh perusahaan, dikarenakan perusahaan tidak ada pemasukan sehingga perusahaan tidak mampu membayar karyawan yang bekerja.

Oleh karena, itu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memberhentikan karyawan secara massal.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini sangat tidak mudah untuk dijalankan, terutama kepada masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal tentu mereka akan kebingungan bagaimana caranya agar kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi.

Contohnya seperti ojek online yang mempunyai kredit motor mereka pasti kebingungan bagaimana cara melunasi cicilan tersebut, karena PSBB ini ojek online tersebut tidak bisa lagi mengangkut penumpang.

Dengan kebijakan ini tentu pendapatan mereka semakin kecil, dikarenakan mereka hanya bisa mendapatkan uang dari layanan seperti pengantaran barang ataupun makanan.

Contoh lainnya yaitu pedagang kaki lima, karena dengan adanya PSBB mereka tidak bisa melakukan aktivitas berdagang sehari-hari dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sehingga pada saat ini banyak masyarakat menengah kebawah yang mempunyai penghasilan tidak tetap mengeluh kepada pemerintah untuk diberikan bantuan sosial.

Bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk sembako dan ada juga bantuan berupa uang yang diberikan langsung oleh pemerintah.

Tujuan dari bantuan ini yaitu menjadi penyanggah daya beli masyarakat ditengah penurunan ekonomi akibat dari Covid-19 dan juga agar kesejahteraan masyarakat terjamin. (sumber:suara.com)

Oleh karena itu, pada saat ini hanya beberapa sektor usaha yang diizinkan pemerintah untuk beroperasi yaitu sektor kesehatan, sektor usaha makanan, sektor energi seperti listrik,gas dan pom bensin, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, sektor kegiatan logistik dan distribusi barang dan sektor yang menyediakan kebutuhan retail bagi masyarakat seperti toko klontong dan Industri strategis yang beroperasi di kawasan Jakarta.

 

Contohnya, seperti kegiatan organisasi sosial dan NGO yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Misalnya lembaga-lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola bansos, atau NGO di bidang kesehatan yang terkait dengan penanganan Covid-19.

Pemerintah hanya mengizinkan aktivitas-aktivitas perkantoran/perusahaan yang berkaitan dengan penanganan covid-19 dan kebutuhan masyakarat Indonesia, dan sisanya pemerintah menganjurkan masyarakat yang bekerja untuk WFH (work from home). (sumber:kompas.com)

Agar wabah virus corona ini cepat berakhir masyarakat harus mengikuti anjuran pemerintah untuk dirumah saja agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona.

Sehingga pada masa seperti ini, pemerintah memberikan kompensasi terhadap masyarakat seperti mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah seperti penurunan tarif dasar listrik, BBM dan air bersih serta memfasilitasi masyarakat menengah kebawah untuk diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang seharusnya berjualan tetapi karena kondisi saat ini harus berhenti.

Penulis : Cindy Febriani
Mahasiswi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.