PROKEPRI.COM, OPINI – Dinamika politik nasional seputar posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan diskursus penting dalam hukum tata negara Indonesia.
Di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI serta kabar penyampaian pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, publik menyoroti perbedaan konsekuensi hukum dari dua jalan keluar tersebut.
Secara ketatanegaraan, baik mengundurkan diri maupun diberhentikan melalui pemakzulan (impeachment) sama-sama berujung pada satu kondisi yang identik, yakni terjadinya kekosongan kursi Wakil Presiden.
Namun, di balik hasil akhir yang serupa, terdapat perbedaan mendasar menyangkut status pemberhentian serta hak-hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat setelah tidak lagi menjabat.
Perbedaan nasib hak keuangan mantan Wakil Presiden diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, frasa kunci “berhenti dengan hormat” menjadi penentu utama. Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa pejabat yang berhenti dengan hormat berhak atas uang pensiun, di mana penjelasannya menegaskan bahwa setiap pemberhentian otomatis dianggap dengan hormat kecuali MPR menetapkan sebaliknya. Ketentuan ini berlaku penuh tanpa syarat minimal masa jabatan.
Jika Wakil Presiden mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan ditetapkan berhenti dengan hormat, negara tetap menanggung jaminan kesejahteraan seumur hidup yang meliputi, yang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, senilai Rp20.160.000 per bulan. Sementara tunjangan jabatan dihentikan.
Kemudian, tunjangan dan fasilitas lain, seperti tunjangan keluarga, pangan, THR, gaji ke-13, serta biaya rumah tangga (air, listrik, telepon) dan kesehatan keluarga. Termasuk juga mendapatkan Aset serta pengamanan. Terdiri dari satu unit rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan dinas berikut pengemudi, staf pegawai negeri, serta pengamanan terbatas dari Paspampres berdasarkan PP No. 59 Tahun 2013.
Seluruh pembiayaan ini bersumber dari APBN hingga yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menjabat.
Sebaliknya, jika pemberhentian terjadi melalui mekanisme pemakzulan konstitusional sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang diawali usulan DPR, pembuktian di Mahkamah Konstitusi, hingga sidang paripurna MPR, situasinya akan berbalik. Apabila MPR memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat, maka status “berhenti dengan hormat” gugur.
Akibatnya, seluruh hak atas uang pensiun bulanan, rumah kediaman, mobil dinas, tunjangan, hingga staf pegawai negeri tidak lagi didapatkan oleh mantan pejabat tersebut.
Kontras antara kedua jalur ini memberikan dampak signifikan, baik dari segi pertanggungjawaban politik maupun beban anggaran negara jangka panjang.
Pengunduran diri menjamin keberlanjutan hak keuangan mantan pejabat, sementara pemakzulan memutus total seluruh akses terhadap fasilitas istimewa tersebut.***
