Gibran Ungkap Rencana di PTUN Usai Isu Mundur, Yusril Tegaskan Putusan MA dan MK Final
PROKEPRI.COM, JAKARTA – Dinamika politik terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berlanjut setelah kabar niat pengunduran dirinya mencuat pasca-pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih mundur, Gibran menyatakan akan menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen atas saran Kepala Negara.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh putra sulung mantan Presiden Joko Widodo kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) kemaren.
Menanggapi hal tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ini sudah bersifat final dan mengikat.
Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi MA.
Selain itu, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan berpotensi membuat objek sengketa di PTUN gugur.
Kendati demikian, Yusril meluruskan bahwa putusan hukum tersebut tidak serta-merta menggugurkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden, mengingat pemberhentian Wapres harus melalui mekanisme pengunduran diri secara resmi atau pemakzulan di DPR dan MPR.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi krusial ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) sore.
Menurut keterangan Prasetyo Hadi, keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat menemui Presiden Prabowo pada Selasa pagi dalam pertemuan intensif yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur tersebut untuk merespons dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo tidak menolak, melainkan memberikan berbagai saran kepada sang Wakil Presiden. Gibran kemudian meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut diambil menyusul dikabulkannya kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran, yang sebelumnya juga disoroti dalam persidangan MK.
Polemik ini memicu tekanan politik di parlemen dengan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh puluhan anggota DPR.
Meskipun niat tersebut telah disampaikan, Gibran hingga kini masih berstatus aktif sebagai Wakil Presiden sambil menanti perkembangan proses hukum di PTUN.(ant/kmp/yan)
