NATUNA

HMI Natuna Edukasi Nelayan Soal Batas Laut Indonesia

PROKEPRI.COM,NATUNA- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai dalam memberikan edukasi kepada para nelayan setempat mengenai batas wilayah laut Indonesia. Kegiatan ini digelar di Kecamatan Bunguran Timur dengan tujuan meningkatkan pemahaman nelayan terkait batas perairan nasional guna menjaga keamanan serta kesejahteraan mereka.

Ketua HMI Cabang Natuna, Aprianti, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting mengingat banyaknya kasus nelayan yang ditangkap otoritas asing akibat tidak menyadari batas wilayah tangkapan mereka. HMI pun menggandeng Pemkab Natuna dan Lanal Ranai sebagai pemateri, karena dinilai memiliki kapasitas dalam memberikan wawasan kepada nelayan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Natuna, Wan Mansyur, membahas berbagai aspek perikanan tangkap, termasuk potensi perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 711, lokasi penangkapan ikan, hingga kesejahteraan nelayan. Sementara itu, Mayor (P) Muhammad Yusuf selaku Perwira Staf Operasi Lanal Ranai menjelaskan batas laut RI, kewenangan TNI AL, serta cakupan kerja Lanal Ranai.

Menurut Yusuf, pemahaman yang baik tentang batas laut sangat penting agar nelayan tidak melewati perairan Indonesia, sehingga dapat menghindari potensi penangkapan oleh otoritas negara lain.

Aprianti berharap sosialisasi ini dapat dilakukan secara rutin, mengingat insiden penangkapan nelayan Natuna masih sering terjadi. Ia mencontohkan kasus pada November 2024, di mana tiga nelayan Natuna ditangkap dan dijatuhi hukuman delapan bulan penjara akibat melanggar batas perairan.

Di sisi lain, Wan Mansyur menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program, termasuk perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan alat tangkap ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI). Ia juga menginformasikan bahwa pada 2025, pembayaran iuran BPJS nelayan akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, Sekretaris Nelayan Sepempang, Zainuddin, mengungkapkan bahwa banyak nelayan yang sebenarnya telah mengetahui batas wilayah laut Indonesia. Namun, karena stok ikan di perairan nasional semakin menurun akibat masuknya kapal asing dari Vietnam dan China, mereka terpaksa mencari ikan hingga ke perairan negara lain.

“Kami kalah bersaing dengan nelayan asing yang menggunakan pukat tarik, sementara kami masih mengandalkan pancing,” ujar Zainuddin. Ia pun berharap pemerintah dapat memperketat pengawasan di laut agar kapal asing tidak lagi mengeksploitasi perairan Indonesia.

Back to top button