Kejari Natuna Selidiki Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Ceruk

Tampak Kepala Kejari Natuna, Imam Sidabutar memaparkan penanganan kasus penyalahgunaan dana Desa Ceruk. Foto Ist

PROKEPRI.COM, NATUNA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna dipastikan tengah menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tahun anggaran 2021.

“Kami mengumumkan kegiatan penyelidikan dana desa, yang akan kami naikkan statusnya menjadi penyidikan pidana khusus, dengan telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang Saksi,” ujar Kepala Kejari Natuna, Imam MS Sidabutar, Senin (10/05/2021).

Imam mengatakan, peningkatan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan dari hasil ekspose atas hasil pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen, yang mana dari hasil permintaan keterangan serta dokumen pendukung lainnya telah diperoleh bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

“Dalam proses penyidikan nantinya tim penyidik akan mendalami bukti-bukti yang ada guna lebih membuat terang benderang tindak pidana yang terjadi sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak tidak terlalu lama tim penyidik telah dapat menentukan tersangkanya,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil ekspose, sambung Imam, perkara tahap penyelidikan diketahui bahwa anggaran Desa Ceruk tahun 2021 periode Januari hingga Maret 2021 telah dicairkan tanpa mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan Dana Desa.

Yakni, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Natuna nomor 82 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa) serta tidak didukung oleh bukti pengeluaran riil, telah berindikasi kuat merugikan keuangan Negara.

“Penyalahgunaan anggaran tersebut, mengakibatkan perangkat Desa Ceruk mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan untuk bulan Januari 2021 hingga Maret 2021. Selain itu masyarakat penerima bantuan BLT Covid-19 juga sempat menjadi risau karena dana yang disalahgunakan termasuk juga dana BLT terkait Covid-19,” paparnya.

Untuk informasi lebih lanjut, Imam berjanji akan memberikan data perkembangannya, lantaran masih menyangkut penyidikan.

“Adapun kerugian diperkirakan mencapai Rp190 juta lebih,” ucapnya lagi.

Imam mengimbau pengelolaan Dana Desa agar lebih transparan dan berhati-hati serta mematuhi aturan yang ada agar tidak ada persoalan hukum dikemudian hari.

“Kedepan menjadi catatan bagi kita semua agar berhati-hati, dalam pengelolaan dana desa.” pungkasnya.(red)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.