KEPRITANJUNGPINANG

Kejati Terima SPDP Tersangka Dirut BUMD Tanjungpinang

 

Kantor Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang.

PROKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama tersangka Asep Nana Suryana, Direktur Utama (Dirut) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang.

SPDP itu diterima Kejati dari Penyidik Polda Kepri atas dugaan kasus korupsi dan berkaitan sebagai penerima aliran dana pungutan liar (pungli) uang sewa kios dan lapak di Pasar Tanjungpinang.

“SPDP atas nama tersangka Asep Nana Suryana tersebut baru kita terima Selasa (21/3) kemaren dari Polda Kepri,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Feri Tas SH Mhum Msi, Rabu (22/3).

Feri juga menyebutkan, disamping SPDP tersebut pihaknya juga telah menunjuk dua orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk meneliti pemberkasan dari penyidik Polda Kepri, hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang nantinya.

Kedua JPU dimaksud, juga yang memegang perkara dugaan kasus atas nama tersangka Slamet, oknum pegawai BUMD Kota Tanjungpinang selaku Koordinator Pasar Bintan Center yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Gabungan Sapu Bersih Pungutan Lian (Pungli), Jumat (17/2) lalu

“Dua JPU tersebut, yakni Siswanto SH dan Herman SH. Kedua JPU tersebut, juga memegang kasus atas nama Slamet,” ungkap Feri.

Lebih lanjut Feri menyatakan siap membantu tim penyidik Polda Kepri dalam melengkapi berkas kasus tersebut, dengan memberikan petunjuk sesuai sesuai prosedur hukum yang berlaku, sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang nantinya.

“Kita siap membantu penyidik Polda Kepri jika diperlukan dalam melengkapi berkas tersangka dugaan kasus tersebut,” ucap Jaksa senior yang pernah menjadi Tenaga Pengajar/Staf Widya Iswara Pusdiklat Kejaksaan Agung RI pada beberapa Diklat Teknis Kejaksaan, yakni Diklat Teknis Pidana Khusus I dan Pidana Khusus II, Diklat Teknis Trans Nasional Crime (TNC), Diklat Teknis TPPU/Anti Money Loundering dari tahun 2009 ini.

Menurut Feri Tas, dugaan kasus tersebut termasuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 11, juncto Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 12 huruf (e) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tidak pidana korupsi, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Sebagaimana diberitakan, Asep sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (14/3) lalu. Penyidik kemudian melayangkan surat pemanggilan pertama untuk diperiksa sebagai tersangka hadir pada hari ini, Senin (20/3) kemarin. Namun yang bersangkutan berhalangan hadir memenuhi panggilan tim penyidik Polda Kepri.

Dugaan kasus tersebut bermula tertangkapnya, Slemet, oknum pegawai BUMD Tanjungpinang dalam OTT Tim Saber Pungli di Pasar Bintan Center, Tanjungpinang Timur, Jumat (17/2) lalu.

OTT ini setelah polisi mendapat komplain dan keluhan warga masyarakat kecil. Warga yang berjualan dan menyewa kios/lapak di Pasar Bintan Center KM 9 Tanjungpinang itu mengeluh mahalnya biaya sewa kios/lapak serta banyaknya pungutan terhadap para pedagang di pasar tersebut.

Praktek pungli ini diduga telah berjalan sejak tahun 2014 lalu, namun para pedagang tidak ada yang berani melaporkan karena takut akan diusir dari kios dan lapaknya karena tidak memiliki tempat untuk berjualan lagi.

Reporter : AL
Editor : YAN

Tinggalkan Balasan

Back to top button