OKP Karimun Desak Asosiasi Penambang Granite Dibubarkan

 

Suasana temu ramah OKP Karimun. Foto prokepri/pramudy.

PROKEPRI.COM, KARIMUN – Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Karimun mendesak Asosiasi Penambang Granite Kabupaten Karimun (APGKK) agar dibubarkan.

“APGKK tersebut tidak memberikan manfaat pada masyarakat Kabupaten Karimun khususnya dalam pengelolaan alokasi atau CSR dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut untuk berkontribusi dan berkolaborasi bersama pemerintah menangani musibah Pandemi Covid 19 ini ,” kata Ketua GM FKPPI Karimun, Syahirul Alam dalam temu ramah OKP yang tergabung dalam FORBES (Forum Bersama) Lintas LOKP Karimun, Jum’at (28/05/2021)

Sejak berdirinya APGKK, sambung Alam, sampai saat ini, organisasi tersebut dinilai terlalu eklusife dan hanya mementingkan kepentingan anggota asosiasi sahaja.

“Seharusnya asosiasi ini bisa melek dan cepat menanggapinya terhadap kondisi krisis ekonomi di masa pandemi, jangan hanya mementingkan kepentingan organisasi sendiri akan tetapi harus memberikan bukti tugas dan fungsionalnya, kenapa organisasi ini dibentuk. Sebagaimana kita ketahui Karimun kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) batu Granite yang menjadi sumber PAD dominan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, pengurus GAPURA Karimun, Reza Pahlevi juga memastikan ketidakjelasan kepengurusan serta kantor Asosiasi APGKK ini yang terkesan cenderung menghindar dari fungsi dasarnya serta tugas dari organisasi tersebut dibentuk dalam pemberdayaan masyarakat dan organisasi masyarakat.

“Tentunya setiap anggota yang tergabung pada asosiasi ini, memberikan uang iuran untuk keberlangsungan asosiasi tersebut, dengan harapan agar asosiasi lebih baik dan lebih profesional kedepannya. Namun kenyataannya tidak sesuai harapan yang diinginkan,” sambung Reza.

Dilokasi yang sama, Ketua Srikandi PP Karimun, Zawiyah menegaskan, bahwa APGKK jangan hanya menjadi tamu undangan dalam pembahasan upah minimum daerah.

Ia mengkritik harusnya juga ikut andil dan terbuka dalam situasi apapun di Kabupaten Karimun khususnya pemberdayaan masyarakat.

“Sampai saat ini kami belum pernah melihat dan belum pernah merasakan kontribusi apapun sejak berdirinya asosiasi tersebut,” bebernya.

Zawiyah meminta APGKK untuk memberikan kejelasan tugas serta fungsional dari terbentuknya serta keberadaannya dan segera di evaluasi kembali.

“Jika dalam hal ini, APGKK tidak bermanfaat untuk masyarakat dan daerah Karimun lebih baik dibubarkan serta diambil alih kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP),” tutup Zawiyah.(pram)

Editor : yan

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.